Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembangkit Listrik EBT Mangkrak, BPK Temukan Rp 1,17 T Hilang

image-gnews
Pembangkit listrik tenaga angin dan matahari di Australia. (kennedyenergypark.com)
Pembangkit listrik tenaga angin dan matahari di Australia. (kennedyenergypark.com)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah mengeluarkan hasil pemeriksaan terkait dengan Proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tengah dikerjakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari hasil pemeriksaan BPK ditemukan 142 proyek mangkrak dengan total nilai Rp 1,17 triliun yang hilang percuma.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa mengatakan banyaknya proyek Kementerian Energi yang mangkrak tersebut disebabkan oleh rumit dan lamanya prosedur pemindahan aset pembangkit proyek EBT dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Baca juga: 142 Proyek EBT Mangkrak, Diduga Karena Rencana ESDM Tak Matang

“Jadi yang sering kali bermasalah itu di sini, barang selesai dibangun tapi memindahkan dari aset pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu ada prosedurnya dan itu lama. Kira-kira bisa memakan waktu 6-7 bulan,” kata Fabby kepada Tempo ketika ditemui di kantornya, di kawasan Tebet, Jakarta, pada Selasa, 19 Desember 2017.

Menurut Fabby, proses pemindahan sangat memakan waktu karena harus melalui prosedur pemeriksaan dan verifikasi di Kementerian Keuangan terkait dengan pencatatan aset negara hingga nantinya keluar berita acara serah terima (BAST). Belum lagi jika nilai aset pembangunan proyek pembangkit EBT tersebut di atas Rp 10 miliar, jadi tidak hanya diperlukan persetujuan Menteri Keuangan, tapi juga presiden.

Selain itu, kata Fabby, banyaknya proyek pembangkit yang mangkrak tersebut karena terhambat anggaran. Dalam hal ini Kementerian Energi sebagai pemilik anggaran dan pihak yang membangun pembangkit hanya menyediakan anggaran pembangunan tapi tidak menyediakan anggaran untuk operasional dan perawatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di samping itu, pemerintah daerah yang nantinya menjadi pihak penerima manfaat dan yang diharapkan mengelola aset pembangkit di daerah tidak bisa melakukan pengoperasian dan perawatan karena terhambat status aset yang masih dimiliki pemerintah pusat. “Nah, tentu pemerintah daerah tidak bisa mengalokasikan anggaran kalau bukan barang miliknya, karena itu menyalahi peraturan negara,” ucap Fabby.

Baca: Dirjen Bantah Ratusan Proyek EBT ESDM Disebut Mangkrak

Karena itu, Fabby menilai, persoalan banyaknya proyek EBT yang mangkrak berawal pada lamanya proses pemindahan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang memakan waktu. Selain itu, diperparah dengan tidak adanya perencanaan keuangan yang matang, terutama selama masa transisi pemindahan aset tersebut. “Itu yang bertahun-tahun terjadi selama lebih dari 15 tahun kami alami dan tidak ada yang membenahi,” tuturnya.

Fabby sendiri mengusulkan kepada pihak terkait, termasuk Kementerian Energi dan Kementerian Keuangan, memperbaiki proses yang memakan banyak waktu tersebut. Selain itu, dia mengusulkan, semua proyek pembangunan pembangkit listrik EBT harus melalui perencanaan yang menyeluruh. Dalam hal ini, Kementerian Energi harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam proses pembangunan hingga selesainya proses pemindahan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Energi Terbarukan dari PLTS Bikin Terminal Jatijajar Depok Hemat Listrik PLN 40 Persen

2 hari lalu

Area panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS di Terminal Bus Jatijajar Kota Depok, Selasa 26 Maret 2024. Tempo/Ricky Juliansyah
Energi Terbarukan dari PLTS Bikin Terminal Jatijajar Depok Hemat Listrik PLN 40 Persen

Terminal Bus Jatijajar Kota Depok menyatakan telah sejak Januari lalu memanfaatkan teknologi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS.


PLN Diapresiasi Berhasil Bangun HRS Pertama di Indonesia

10 hari lalu

PLN Diapresiasi Berhasil Bangun HRS Pertama di Indonesia

PLN menunjukkan karya nyata dan bukti konkrit energi hidrogen merupakan satu keniscayaan bagi Indonesia


Bangun Pembangkit hingga Suplai Material, Walhi Prediksi Lingkungan Sekitar IKN Tambah Rusak

18 hari lalu

PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektare. Total panel surya yang digunakan dalam PLTS tersebut mencapai 21.600 panel surya. ANTARA/HO-PLN
Bangun Pembangkit hingga Suplai Material, Walhi Prediksi Lingkungan Sekitar IKN Tambah Rusak

Walhi memprediksi kerusakan lingkungan di sekitar IKN akan semakin parah buntut banyak proyek seperti pembangkit listrik hingga suplai material.


Prabowo Yakin RI Bisa Swasembada Energi Bensin Bersumber Etanol: Dari Tebu dan Singkong..

27 hari lalu

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hadir dalam acara Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Rubby Jovan
Prabowo Yakin RI Bisa Swasembada Energi Bensin Bersumber Etanol: Dari Tebu dan Singkong..

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkomitmen membawa Indonesia menuju swasembada energi terbarukan yang bersumber dari tanaman.


Penghapusan Net Metering PLTS Atap Bisa Persulit Target Bauran Energi Terbarukan

34 hari lalu

Massa membawa atribute berupa tulisan penolakan penggunaan batu bara secara berlebih di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Kamis, 26 Oktober 2023. Aksi ini bertujuan untuk menyerukan kepada PLN, sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik negara, agar tidak membatasi kapasitas pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap bagi masyarakat. TEMPO/Magang/Joseph
Penghapusan Net Metering PLTS Atap Bisa Persulit Target Bauran Energi Terbarukan

IESR menilai Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS atap yang masuk jaringan terlalu berpihak pada kepentingan PT PLN (Persero).


PLN Dapat Dana Hibah US$ 1 Juta untuk Pengembangan Energi Baru Terbarukan

43 hari lalu

PLN Dapat Dana Hibah US$ 1 Juta untuk Pengembangan Energi Baru Terbarukan

PT PLN (Persero) mendapat dana hibah senilai USD 1 juta dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau The United States Trade and Development Agency (USTDA).


Masyarakat Adat Terancam Kebijakan Mitigasi Krisis Iklim Pemerintah

54 hari lalu

Presiden Joko Widodo beserta jajarannya meresmikan Bursa Karbon di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Foto: Youtube Indonesia Stock Exchange
Masyarakat Adat Terancam Kebijakan Mitigasi Krisis Iklim Pemerintah

Kebijakan mitigasi krisis iklim pemerintah dianggap mengabaikan hak masyarakat adat. Bisnis perdagangan karbon dan transisi energi jadi ancaman baru.


Indonesia Komitmen untuk Energy Compact yang dipimpin PBB dan Nol Emisi Karbon

54 hari lalu

Lentera dan Panel Surya (Board Habitat III/Florencia Soto)
Indonesia Komitmen untuk Energy Compact yang dipimpin PBB dan Nol Emisi Karbon

Indonesia berkomitmen sebesar US$122 miliar untuk SDG7 dan nol emisi karbon. Bergabung energy compact yang dipimpin PBB.


Koalisi Masyarakat Menentang Rencana Pemerintah Turunkan Target Energi Terbarukan

59 hari lalu

Dua orang teknisi memasang solar cell sebagai alternatif pembangkit listrik sumber energi terbarukan di Pantai Ngeden, Gunung Kidul, Yogyakarta, 22 Desember 2023. Tempo/Jati Mahatmaji
Koalisi Masyarakat Menentang Rencana Pemerintah Turunkan Target Energi Terbarukan

Alih-alih menurunkan target energi terbarukan, pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target selama ini.


10 Negara Paling Hijau di Eropa, Norwegia Teratas

25 Januari 2024

Norwegia. Shutterstock
10 Negara Paling Hijau di Eropa, Norwegia Teratas

Peringkat teratas Norwegia sebagai negara paling hijau di Eropa disebabkan oleh pangsa energi terbarukannya.