Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK: Target Energi Baru Terbarukan 2025 Diperkirakan Tak Tercapai

Reporter

Editor

Martha Warta

image-gnews
Presiden Jokowi saat menerima Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Istana Merdeka, Jakarta, 10 Oktober 2017. Pertemuan ini untuk menyampaikan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017. TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi saat menerima Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Istana Merdeka, Jakarta, 10 Oktober 2017. Pertemuan ini untuk menyampaikan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkirakan target realisasi bauran energi nasional 2025 tidak akan tercapai. Hal itu ditunjukkan dengan pencapaian bauran energi baru terbarukan (EBT), yang hanya meningkat rata-rata 0,54 persen setiap tahun.

"Target pencapaian tiap tahun 0,9 persen, tapi kenyataannya hanya tercapai 0,54 persen per tahun," demikian seperti dikutip dari data BPK, yang dipaparkan dalam Seminar Nasional Energi Baru Terbarukan di Jakarta, 12 Desember 2017.

Baca: BPK: Tarif Tol Naik, Layanan Masih di Bawah Standar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah menargetkan kondisi EBT pada 2017 mencapai 10,90 persen. Adapun pada 2025, EBT diharapkan akan meningkat menjadi 23 persen dari bauran energi primer di Indonesia.

Dari data bauran energi primer 2016, EBT menempati porsi 7,7 persen untuk energi primer, di bawah yang ditargetkan 10,4 persen. Sedangkan untuk tahun ini, pemerintah memiliki target 10,9 persen. BPK memaparkan, "Semester I tahun 2017 baru tercapai 7,7 persen sehingga kemungkinan besar target untuk tahun 2025 tidak akan tercapai."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam hasil paparan disebutkan bahwa penetapan target kontribusi EBT 23 persen untuk 2025 dalam bauran energi nasional terlalu tinggi. Untuk hal tersebut, pemerintah juga tidak melakukan penyesuaian setiap tahun.

Selain itu, BPK menyampaikan pemerintah tidak melakukan revisi penetapan target EBT ini. Sebab, kondisi perekonomian dan sosial saat ini tidak lagi sesuai. "Misalnya, asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan saat itu 7,1 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi real hanya 5 persen," demikian paparan BPK.

BPK juga menyampaikan, dalam data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, muncul gap antara target dan realisasi bauran energi nasional tahun 2015 dan 2016 walaupun terlihat terjadi penurunan gap dari 2015 ke 2016. "Tahun 2015 gapnya -3,12 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar -2,72 persen."

Data potensi EBT di Indonesia dari BPK menyebutkan, dari 443.207,80 megawatt, pemanfaatannya hingga saat ini hanya 8.804,48 megawatt atau hanya 1,99 persen dari potensi EBT. Seperti potensi energi angin, dari potensi 60,6 gigawatt hanya bisa direalisasi pembangkit listrik tenaga bayu 1,1 megawatt.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Energi Terbarukan dari PLTS Bikin Terminal Jatijajar Depok Hemat Listrik PLN 40 Persen

1 hari lalu

Area panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS di Terminal Bus Jatijajar Kota Depok, Selasa 26 Maret 2024. Tempo/Ricky Juliansyah
Energi Terbarukan dari PLTS Bikin Terminal Jatijajar Depok Hemat Listrik PLN 40 Persen

Terminal Bus Jatijajar Kota Depok menyatakan telah sejak Januari lalu memanfaatkan teknologi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS.


PLN Diapresiasi Berhasil Bangun HRS Pertama di Indonesia

9 hari lalu

PLN Diapresiasi Berhasil Bangun HRS Pertama di Indonesia

PLN menunjukkan karya nyata dan bukti konkrit energi hidrogen merupakan satu keniscayaan bagi Indonesia


Prabowo Yakin RI Bisa Swasembada Energi Bensin Bersumber Etanol: Dari Tebu dan Singkong..

27 hari lalu

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hadir dalam acara Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Rubby Jovan
Prabowo Yakin RI Bisa Swasembada Energi Bensin Bersumber Etanol: Dari Tebu dan Singkong..

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkomitmen membawa Indonesia menuju swasembada energi terbarukan yang bersumber dari tanaman.


Penghapusan Net Metering PLTS Atap Bisa Persulit Target Bauran Energi Terbarukan

33 hari lalu

Massa membawa atribute berupa tulisan penolakan penggunaan batu bara secara berlebih di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Kamis, 26 Oktober 2023. Aksi ini bertujuan untuk menyerukan kepada PLN, sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik negara, agar tidak membatasi kapasitas pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap bagi masyarakat. TEMPO/Magang/Joseph
Penghapusan Net Metering PLTS Atap Bisa Persulit Target Bauran Energi Terbarukan

IESR menilai Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS atap yang masuk jaringan terlalu berpihak pada kepentingan PT PLN (Persero).


PLN Dapat Dana Hibah US$ 1 Juta untuk Pengembangan Energi Baru Terbarukan

43 hari lalu

PLN Dapat Dana Hibah US$ 1 Juta untuk Pengembangan Energi Baru Terbarukan

PT PLN (Persero) mendapat dana hibah senilai USD 1 juta dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau The United States Trade and Development Agency (USTDA).


Masyarakat Adat Terancam Kebijakan Mitigasi Krisis Iklim Pemerintah

53 hari lalu

Presiden Joko Widodo beserta jajarannya meresmikan Bursa Karbon di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Foto: Youtube Indonesia Stock Exchange
Masyarakat Adat Terancam Kebijakan Mitigasi Krisis Iklim Pemerintah

Kebijakan mitigasi krisis iklim pemerintah dianggap mengabaikan hak masyarakat adat. Bisnis perdagangan karbon dan transisi energi jadi ancaman baru.


Indonesia Komitmen untuk Energy Compact yang dipimpin PBB dan Nol Emisi Karbon

54 hari lalu

Lentera dan Panel Surya (Board Habitat III/Florencia Soto)
Indonesia Komitmen untuk Energy Compact yang dipimpin PBB dan Nol Emisi Karbon

Indonesia berkomitmen sebesar US$122 miliar untuk SDG7 dan nol emisi karbon. Bergabung energy compact yang dipimpin PBB.


Koalisi Masyarakat Menentang Rencana Pemerintah Turunkan Target Energi Terbarukan

58 hari lalu

Dua orang teknisi memasang solar cell sebagai alternatif pembangkit listrik sumber energi terbarukan di Pantai Ngeden, Gunung Kidul, Yogyakarta, 22 Desember 2023. Tempo/Jati Mahatmaji
Koalisi Masyarakat Menentang Rencana Pemerintah Turunkan Target Energi Terbarukan

Alih-alih menurunkan target energi terbarukan, pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target selama ini.


10 Negara Paling Hijau di Eropa, Norwegia Teratas

25 Januari 2024

Norwegia. Shutterstock
10 Negara Paling Hijau di Eropa, Norwegia Teratas

Peringkat teratas Norwegia sebagai negara paling hijau di Eropa disebabkan oleh pangsa energi terbarukannya.


IESR: Sektor Energi Terbarukan Bisa Ciptakan 3,2 Juta Lapangan Kerja

24 Januari 2024

IESR: Sektor Energi Terbarukan Bisa Ciptakan 3,2 Juta Lapangan Kerja

Energi terbarukan diprediksi bisa menciptakan 3,2 juta lapangan kerja. Namun 1,3 juta lapangan kerja di energi fosil juga akan terdisrupsi.