Sri Mulyani Ingatkan Bahaya Urbanisasi Tanpa Perencanaan Matang

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang Polisi memeriksa identitas pemudik di dalam bus saat operasi penertiban pendatang pada arus balik Idul Fitri 1435 H di Terminal Ubung, Denpasar, 2 Agustus 2014. Operasi ini  bertujuan mencegah urbanisasi yang tidak terkontrol, pengangguran dan menekan angka kriminalitas di Pulau Dewata. ANTARA /Nyoman Budhiana

    Seorang Polisi memeriksa identitas pemudik di dalam bus saat operasi penertiban pendatang pada arus balik Idul Fitri 1435 H di Terminal Ubung, Denpasar, 2 Agustus 2014. Operasi ini bertujuan mencegah urbanisasi yang tidak terkontrol, pengangguran dan menekan angka kriminalitas di Pulau Dewata. ANTARA /Nyoman Budhiana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan urbanisasi bisa memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian. Namun tanpa perencanaan yang matang, perpindahan masyarakat ke kota bisa menimbulkan ketimpangan.  

    Sri Mulyani menuturkan urbanisasi identik dengan usaha masyarakat mencari kesempatan untuk lebih produktif. Status ekonomi masyarakat yang berpindah biasanya berubah dari kelas bawah menjadi menengah. Itu sebabnya urbanisasi sering dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. 

    Baca: Sri Mulyani: Urbanisasi Berdampak Positif Bagi Ekonomi

    Namun urbanisasi harus dirancang dengan baik agar inklusif. Artinya, kesempatan untuk lebih produktif bisa dirasakan semua orang di kota. "Kalau tidak, nantinya eksklusif atau hanya untuk orang kaya," kata dia di Shangri-la Hotel, Jakarta, Selasa, 19 Desember 2017. 

    Salah satu instrumen penting untuk memastikan urbanisasi inklusif adalah tata kota. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur kawasannya. Sri Mulyani menuturkan kepemimpinan kepala daerah berperang penting dalam tugas ini. Dia menuturkan pemilihan kepala daerah tahun depan harusnya bisa dimanfaatkan jadi ajang penyampaian visi pengelolaan daerah.

    Upaya lain menghindari urbanisasi yang eksklusif adalah menggunakan beragam instrumen, termasuk kewenangan dan keuangan. "Pemerintah menggunakan instrumen tersebut untuk mendorong pemerintah daerah memperbaiki ketimpangan dan mengurangi kemiskinan," kata dia. 

    Selain inklusif, urbanisasi juga harus efisien dan berkelanjutan. Pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya yang produktif yaitu manusia, tanah, dan modal. Pemerintah juga harus membuat kualitas hidup perkotaan sesuai harapan penduduk. 

    Sri Mulyani merujuk kepada Cina yang berhasil melakukan urbanisasi dengan ketiga kategori tersebut. Dampaknya, perekonomian mereka meningkat. Berdasarkan analisa Bank Dunia, setiap populasi di kota di Cina meningkat satu persen, PDB per kapita mereka tumbuh 10 persen. Di India, pertumbuhannya bisa mencapai 13 persen dan di Thailand tumbuh 7 persen. 

    Sayangnya, pertumbuhan PDB per kapita di Indonesia hanya 4 persen untuk setiap kenaikan 1 persen populasi di kota. "Banyak kota yang menderita infrastructure gap yang akut, dari publik transportasi, sanitasi, saluran air, pengelolaan sampah, sehingga populasi pindah dari desa ke kota tapi di kota tidak dapat lingkungan yang lebih baik," ujarnya. 

    Sri Mulyani menuturkan ketersediaan infrastruktur yang baik sangat penting, mulai dari transportasi, ketersediaan air bersih, hingga pengelolaan sampah. Poin penting lainnya adalah memastikan pendatang diberdayakan melalui penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan untuk kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja. 

    Pengelolaan urbanisasi, menurut Sri Mulyani, juga memerlukan upaya pemerintah membangun daerah pinggiran. Pembangunan ini perlu berpedoman kepada kearifan lokal sebagai daya tarik daerah tersebut. "Penting agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan untuk mengatasi persoalan potensi ketidakseimbangan yang disebabkan urbanisasi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.