Iklan
Tempo.co JAKARTA- Direktur Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fithri Hadi menyerahkan penggunaan Bitcoin ke pasar hingga resiko inovasi keuangan digital ini termitigasi."Sementara kami serahkan dulu kepada pasar," ujarnya di Jakarta, Rabu 13 Desember 2017.
Hadi mengatakan secara hukum Bitcoin tidak mempunyai dasar hukum untuk digunakan hingga belum ada regulasi yang belum bisa diterapkan.
Sejauh ini kata Hadi OJK dan regulator kain masih memantu hingga para regulator paham cara pengawasan dan mangatur. "Sekarang masih mengenali dan memahami lebih detail dan profilingnya, baru bisa masuk ke regulasinya," ujarnya.
Perlu atau tidaknya regulasi lanjut Hadi, ini masih jadi tantangan besar bukan hanya Indonesia tapi juga global, karena masih belum semua negara termasuk negara maju yang siap dengan inovasi ini."Belum ada konsensus ya, biar pasar yang mengatur, katanya." Trennya sekarang sepertinya kembali ke pasar, "
Menurut Hadi inti dari regulasi ini bagaimana memitigasi resikonya serta perlindungan konsumen."Karena pergerkanya yang vlukatifnya lebar sekali, jangan sampai masyarakat tidak siap nanti dengan naik turunya Bitcoin," katanya.
Lantaran itu kata Hadi pemerintah belum bisa membuat aturan karena belum bisa menjamin resikonya. "Kalau semua untung gak masalah, nanti kalau rugi pemerintah yang disalahkan," ujarnya.
Hal yang sama disampaikan Yosa Martha Asisten Direktur BI Fintech Office Bitcoin belum ada dasar hukum dan belum bisa dijadikan alat transaksi. Ia juga menyerahkan kepada pasar dan mengimbau pasar untuk berhati-hati.
Kehadiran Bitcoin menurut dia sekarang adalah pilihan, antara menerimanya atau memilih keamanan dan perlindungan konsumen."Sekarang kami pilih perlindungan konsumen dulu, sampai ekosistem ini jelas," ujarnya.
Yosa mengatakan BI sudah clear untuk regulasi BI karena belum ada dasar hukum bitcoin. Ia juga mengatakan BI tidak menargetkan waktu untuk membuat regulasinya.
TAUFIQ SIDDIQ
Iklan
