Dorong Investasi, Darmin: Perizinan Satu Pintu Segera Efektif

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Darmin Nasution. TEMPO/Frannoto

    Darmin Nasution. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menggodok sistem pelayanan perizinan satu pintu (single submission service) bagi investor. Nantinya investor hanya perlu datang ke satu bangunan untuk mengurus perizinan investasi di Indonesia.

    “Pada permulaan tahun depan, investor akan datang ke satu bangunan, dia datang dan bisa apply,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di acara Sarasehan 100 Ekonom bertema “Ekonomi di Tahun Politik” di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2017.

    Baca: Tahun Politik, Kepala Bappenas: Iklim Investasi Harus Dijaga

    Darmin mengatakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan memiliki satuan tugas yang bertanggung jawab mengurus masalah perizinan yang diajukan investor. Satgas juga bertugas memonitor dan mengambil inisiatif ihwal perizinan terkait. Darmin mengatakan pemerintah menargetkan awal tahun depan, tepatnya Januari atau Februari, sistem single submission itu sudah terbentuk. “Kami sudah tahap akhir menyelesaikan sistem online,” ujarnya.

    Sebelumnya ada sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengurus perizinan investasi. Namun birokrasi perizinan belum terpusat, terpisah antara pusat dan daerah. Walhasil, pengurusan perizinan di PTSP memerlukan proses panjang dan berbelit. Adapun single submission service merupakan pengembangan dari PTSP yang membuat birokrasi perizinan terpusat di satu tempat.

    Darmin mengatakan sistem single submission service ini merupakan salah satu upaya pemerintah mengatasi persoalan birokrasi dalam investasi. Darmin optimistis langkah ini dapat meningkatkan ease of doing business Indonesia tahun depan, kendati dia tak merinci angka yang ditargetkan. Ease of doing business Indonesia tahun ini berada pada peringkat ke-72, meningkat dari peringkat ke-106 pada 2016.

    Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki aturan pelarangan dan pembatasan (lartas) barang impor. Darmin menargetkan jumlah barang impor yang termasuk daftar lartas turun dari 40 menjadi 20 persen pada akhir tahun ini. Dia optimistis, kedua langkah tersebut bakal memacu pertumbuhan ekonomi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.