TEMPO.CO, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan Presiden Joko Widodo telah menargetkan untuk memberikan 5 juta Sertifikat Tanah kepada masyarakat di tahun ini.
Namun, nampaknya target tersebut sulit untuk terealisasi hingga akhir tahun ini. "Paling sedikit 90 persen dari target tersebut yang bisa tercapai di tahun ini," ujar Sofyan di Menara BTN, Jakarta, Selasa 12 Desember 2017.
Simak: BPN: Ada 400 Ribu Hektare Tanah Menganggur
Sofyan berujar, salah satu masalah yang menjadi penyebab dari tidak tercapainya target tersebut adalah kurangnya jumlah juru ukur tanah yang berada di lapangan. Untuk itu, kata Sofyan, mulai tahun ini kementerian yang dipimpinnya tengah meningkatkan jumlah juru ukur tanah berlisensi.
Hingga saat ini, kata Sofyan, terdapat lebih dari 4 ribu juru ukur tanah independen berlisensi yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan pengukuran tanah. "Sehingga pekerjaan BPN diharapkan menjadi lebih mudah untuk ke depannya," ujarnya.
Sofyan menambahkan, dengan dibagikannya sertifikat tanah, pemerintah ingin mendorong masyarakat agar lebih mudah untuk mendapatkan akses kredit perumahan atau akses pembiayaan lain. Pasalnya, merujuk pada data Bank Dunia di 2016, Sofyan mengatakan bahwa tingkat keuangan inklusif di Indonesia masih sangat rendah. "Bahkan diperkirakan di bawah 50 persen," ujar Sofyan.
Untuk itu, Sofyan menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan BPN untuk mengeluarkan 7 juta sertifikat tanah pada 2018 mendatang. Di 2019, target tersebut akan dinaikan menjadi 9 juta sertifikat tanah.
Setelah itu, mungkin setiap tahun kita harus mengeluarkan 10 juta Sertifikat Tanah. Dengan target di 2025, semua tanah di Republik Indonesia sudah terdaftar, dan jika mungkin bersertifikat," ujar Sofyan.
ERLANGGA DEWANTO
