TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, mengatakan, mencari anggaran pembangunan di daerah lebih sulit bila dibandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta, yang saat ini dijabat Anies Baswedan. Kalau di Jakarta, menurut dia, tidak sulit bagi gubernurnya untuk mendapatkan anggaran.
"Ibaratnya gubernurnya cukup buat rencana saja dan uang dari pajak akan masuk dengan sendirinya," kata Sugianto Sabran saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Palangka Raya, Senin, 11 Desember 2017.
Baca juga: APBD DKI Anies-Sandi Rp 77,1 Triliun Dibanjiri Interupsi
Hal ini sangat berbeda bila menjadi gubernur di daerah, yakni harus bekerja keras untuk mendapatkan anggaran, ujarnya.
Sulitnya mendapatkan pemasukan asli daerah itu membuat Sugianto akan mengusulkan agar perusahaan besar swasta yang beroperasi di Kalteng memindahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kalteng.
"Bagi saya yang penting NPWP bisa pindah ke Kalteng apapun konsekuensinya," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalteng saat ini sedang menggenjot untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). "Kami targetkan bila NPWP dipindahkan ke Kalteng maka kita akan bisa tingkatkan pendapatan Rp 3-4 triliun perharinya," ujarnya
Namun Sugianto mengakui tidak mudah untuk memindahkan NPWP dari pusat ke Kalteng bila pemerintah pusat tidak legowo.
Kalteng mendapat alokasi DIPA tahun anggaran 2018 sebesar Rp 16,595 triliun. APBD Kalteng 2018 sebesar Rp 4,6 triliun. Gubernur DKI Jakarta, yang saat ini dijabat Anies Baswedan mendapat DIPA Rp 509 triliun. APBD DKI sebesar Rp 77 triliun untuk 2018.
