TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah batal membentuk usaha patungan (joint venture atau JV) untuk mendanai pembiayaan proyek kereta ringan (light rail transit atau LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pendanaan diserahkan kepada dua perusahaan pelat merah yang akan mengerjakan proyek tersebut, yakni PT Kereta Api Indonesia dan PT Adhi Karya.
Luhut mengatakan pemerintah tetap mendukung proyek tersebut dengan memberikan penjaminan. “Enggak ada JV, kami sudah sepakat mengenai itu. Oleh karena itu kami buat keseimbangan antara PT Adhi Karya dan PT KAI,” kata Luhut dalam konferensi pers usai memimpin rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Desember 2017.
Baca: Tolak Usul Rini, Luhut: PT KAI Penyelenggara Proyek LRT
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menginginkan dibentuknya joint venture sebab khawatir pembiayaan akan membengkak. PT Sarana Multi Infrastruktur sebelumnya disebut bakal tergabung dalam joint venture ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keputusan itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang LRT Jabodebek. Sri Mulyani mengatakan, KAI menjadi pihak yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara proyek tersebut, sedangkan Adhi Karya berperan sebagai kontraktor prasarana. Pemerintah memperhitungkan porsi peran dan kemampuan dari KAI dan Adhi Karya. “Kami akan melihat tingkat sustainability dan kemampuan BUMN ini untuk menyelesaikan konstruksi dari sarana prasarana dan IDC (interest during construction),” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menyokong dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada KAI dan Adhi Karya. Adhi Karya telah menerima PMN sebesar Rp 1,4 triliun pada 2015, sedangkan KAI akan menerima seniai Rp 7,6 triliun. Pemerintah akan menggelontorkan dana kepada KAI setelah financial closing yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.
Pemerintah juga menyepakati besar anggaran proyek ini Rp 29,9 triliun. Sri Mulyani merinci, Adhi Karya menanggung sebesar Rp 4,2 triliun, sedangkan KAI dibebani Rp 25,7 triliun. Biaya yang ditanggung Adhi Karya merupakan investasi plus rights issue dari PMN yang telah diterima pada 2015 lalu.
Lebih jauh, Sri Mulyani menyebutkan untuk proyek LRT ini, PT KAI akan mendapatkan pinjaman dari bank pelat merah sebesar Rp 18,1 triliun. “Pemerintah juga akan mendukung melalui subsidi atau bantuan selama 12 tahun ke depan untuk menunjang kemampuan KAI membayar kembali pinjaman,” ujar Sri Mulyani.
