TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan ihwal jalur kereta semi cepat Jakarta Surabaya. Zulfikri mengatakan saat ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama perusahaan rekanan, Japan International Cooperation Agency (JICA) masih mengkaji hal tersebut.
"Kami menargetkan Maret (selesai prefeasibility study)," kata Zulfikri di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta pada Jumat, 8 Desember 2017.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kereta semi cepat itu akan menggunakan rel existing demi menghemat anggaran. Konsekuensinya, pemerintah tetap harus membangun jalur sementara agar tidak mengganggu operasional kereta reguler. Di sisi lain, pihak JICA pun mengusulkan dibangun satu rel lagi.
"Tapi Jepang enggak mau, mereka maunya tambah satu track. Enggak mau terganggu ini kalau menggunakan yang existing," ujarnya.
Zulfikri mengatakan pemerintah masih menghitung untung rugi dari setiap skema yang akan digunakan, termasuk total anggaran yang dibutuhkan. Dia mengaku belum dapat memastikan apakah setiap skema itu dapat sesuai dengan plafon anggaran pemerintah, yakni sebesar Rp 60 triliun.
"Yang jelas ujung-ujungnya adalah efisien lah, keselamatan tentu tidak compromised," ujarnya.
Pemerintah sebelumnya menargetkan studi kereta semi cepat tersebut selesai tahun ini agar pembangunannya bisa dimulai tahun depan. Kereta semi cepat ini diproyeksikan bakal memangkas waktu tempuh Jakarta Surabaya menjadi 5,5 jam.
