Selasa, 20 Februari 2018

Meikarta Hanya Diberi Izin 84 Ha, Ini Penjelasan Deddy Mizwar

Reporter:

Syafiul Hadi

Editor:

Yudono Yanuar

Kamis, 7 Desember 2017 18:04 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meikarta Hanya Diberi Izin 84 Ha, Ini Penjelasan Deddy Mizwar

    Foto aerial pembangungan proyek kawasan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 14 September 2017). Data Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi menyebutkan proyek Meikarta baru mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk lahan seluas 84,6 hektar. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi agar memberi izin pembangunan proyek properti Lippo Group, Meikarta.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam akun Instagramnya deddy_mizwar menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut memang sudah diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

    Baca Juga: Akhirnya Jawa Barat Terbitkan Rekomendasi untuk Meikarta

    "Karena bupati yang memohon, tetapi luasnya hanya 84,6 hektare, bukan 500 hektare," ujar Deddy Mizwar di akun Instagramnya, Kamis, 7 Desember 2017.

    Di akun Instagramnya itu, terlihat foto Deddy Mizwar yang sedang ditemui oleh awak media di sela seminarnya, Kamis siang. Postingan Deddy tersebut disukai oleh pengikut Instagramnya sebanyak 1.593 akun pada Kamis, 7 Desember 2017, pukul 16.57 WIB.

    Deddy menjelaskan luas rekomendasi lahan yang dikeluarkan Pemerintah Jawa Barat tersebut sudah sesuai dengan peraturan tentang izin perumahan. Dia menambahkan bahwa lahan tersebut merupakan lahan yang memang diperuntukkan dibangun perumahan.

    "Jadi tidak bisa ditambah ke angka 500 hektare. Saya tidak tahu di sebelah mananya sisa tanah yang sangat luas itu," ucapnya.

    Menurut Deddy, dirinya merasa khawatir jika luas lahan proyek Meikarta tersebut melebihi 84,6 hektare. Hal itu, kata dia, akan berdampak pada lingkungan sekitar. "Itu bisa berdampak pada kualitas dan kuantitas suplai air bersih," tuturnya.

    Sebelumnya, di Bandung, Deddy menyebutkan pemberian rekomendasi itu didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat.

    Meikarta berada di area yang masuk kategori kawasan strategis provinsi di wilayah Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Cianjur-Purwakarta. “Dia ada di kawasan strategis provinsi. Seperti KBU (kawasan Bandung Utara) harus ada rekomendasi, bukan izin,” katanya.

    Sampai berita ini diterbitkan, Tempo belum berhasil meminta konfirmasi dari pihak Lippo Group sebagai pembangun proyek properti Meikarta. Danang Kemayan Jati, Direktur Komunikasi Lippo Group, tidak merespon telepon dan pesan yang dikirimkan Tempo. 


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2018, Ada 8 Provinsi Rawan Politik Identitas

    Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rahmat Bagja, mengatakan ada 8 provinsi penyelenggara Pilkada 2018 yang dianggap rawan politik identitas.