Sri Mulyani Harap APBN 2018 Bisa Dorong Peran Swasta

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Ketua Inasgoc Erick Thohir (kiri) dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mencoba rumput ketika meninjau proyek renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 23 November 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Ketua Inasgoc Erick Thohir (kiri) dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mencoba rumput ketika meninjau proyek renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 23 November 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Bogor - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 harus mampu menjadi katalisator untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan nasional. Sebab, kapasitas fiskal yang ada dalam APBN 2018 terbatas.

    "APBN harus mampu menjadi katalisator untuk mendorong peran swasta yang lebih besar, khususnya untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis yang perlu melibatkan sektor swasta," kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Rabu, 6 Desember 2017.

    Sri Mulyani mengatakan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018. Acara itu dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri Kabinet Kerja, gubernur, bupati, dan wali kota.

    Menurut Sri Mulyani, dengan melibatkan peran swasta, pemerintah dapat berfokus pada upaya-upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing.

    Baca: Sri Mulyani Minta Pegawai Pajak Setiap Pagi Berkaca 

    Lebih jauh, dia mengatakan volume belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun, yang terdiri atas dua belanja. Pertama, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga (K/L) Rp 847,4 triliun dan non-K/L Rp 607,1 triliun.

    Belanja itu diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi. 

    Kedua, kata Sri Mulyani, transfer ke daerah dan dana desa Rp 766,2 triliun. Belanja tersebut diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.