Kementerian Keuangan: Holding BUMN Bukan Untuk Dijual

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah), Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho (kiri) dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2016. Rapat tersebut membahas penerbitan saham terbatas atau rights issue, empat BUMN yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk serta membahas rencana pembentukan Holding BUMN. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah), Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho (kiri) dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2016. Rapat tersebut membahas penerbitan saham terbatas atau rights issue, empat BUMN yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk serta membahas rencana pembentukan Holding BUMN. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata membantah isu Holding Badan Usaha Milik Negara (Holding BUMN) bertujuan untuk dijual. “Itu persepsi yang cepat menghakimi tanpa melihat esensi didalamnya,” kata dia di Gedung Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, pada Selasa, 5 Desember 2017.

    Isa tak membenarkan isu yang menyebutkan bahwa holding BUMN dilakukan agar bisa dijual ke negara lain. Ia mengatakan, dengan adanya holding BUMN justru perusahaan akan mendapat manfaat dari proses holding.  “Karena nilai saham mereka di perusahaaan holding atau masing-masing perusahaan bisa mendapatkan peningkatan.”

    Simak: Lika-liku Holding BUMN Perdana

    Ia mengatakan, dalam proses holding akan ada satu jenis saham yang dipertahankan. “Saham dwiwarna atau saham seri a tetap berada pada pemerintah Indonesia."

    Lebih lanjut, ia berujar saham dwiwarna ini bisa dikatakan saham sakti. "Bisa menentukan manajemen perusahaan dan memiliki kekuatan untuk menolak aktivitas yang dianggap merugikan perusahaan holding atau masyarakat secara luas."

    Karena itu, ia memberi contoh untuk holding BUMN pertambangan, Inalum tetap dikuasai oleh pemerintah Indonesia dengan adanya saham tersebut. “Jadi, secara langsung atau tidak, pengaturan dalam perusahaan holding tetap ada pada pemerintah.”

    Isa menuturkan holding BUMN akan menambah kapasitas dari perusahaan dan mampu menampilkan kemampuan yang lebih besar. “Tujuannya untuk bersinergi. Mereka bersatu.”

    Sebelumnya, holding BUMN tambang resmi terbentuk lewat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Alumunium pada 14 November 2017.

    Menteri BUMN Rini mengatakan salah satu tujuan holding BUMN adalah untuk melakukan efisiensi, misalnya untuk pengadaan kebutuhan alat berat industri pertambangan. Dengan holding BUMN, Rini mengklaim investasi alat berat akan lebih efisien. “Jadi tinggal grouping saja, alat beratnya bisa dipindah-pindah,” kata dia.

    JENNY WIRAHADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).