Kerugian Kemacetan Jakarta 100 T, BPTJ Atur Ojek Online dan LKAU

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kemacetan Jakarta.  REUTERS/Beawiharta

    Ilustrasi kemacetan Jakarta. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi kemacetan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan langkah terobosan tersebut mendesak dilakukan mengingat kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun pada tahun ini.

    Bambang mengatakan, langkah yang menjadi prioritas BPTJ yakni menata 17 titik stasiun kereta yang ada di Jakarta. Ketujuh belas stasiun itu yakni Stasiun Jatinegara, Sudirman, Juanda, Tanah Abang, Depok Baru, Pasar Minggu, Cawang, Manggarai, Kebayoran, Cikini, Jakarta Kota, Duren Kalibata, Palmerah, Grogol, Tebet, Klender, dan Karet. Penanganan kemacetan dilakukan dengan memindahkan lokasi menunggu transportasi online yang biasanya tersebar di sekitar stasiun ke titik khusus.

    Baca jugaRupanya Ini Biang Kemacetan Lalu Lintas Parah Jakarta-Cikampek

    “Istilahnya pengendapan, jadi mereka naik di situ turun di situ, jangan di pinggir jalan apalagi badan jalan,” kata Bambang usai konferensi pers soal kondisi transportasi di DKI Jakarta dan langkah terobosan yang akan dilakukan BPTJ, di Restoran D'Cost VIP, Jakarta Pusat pada Minggu, 3 Desember 2017.

    Adapun yang telah ditata BPTJ, kata Bambang, yakni Stasiun Sudirman. Pengendapan angkutan online di stasiun dengan jumlah penumpang komuter mencapai 60 ribu orang per hari ini berlokasi di bangunan bekas Pasar Blora. Stasiun berikutnya yang tengah ditangani BPTJ yakni Stasiun Manggarai.

    “Sudah dikoordinasikan dengan pihak DAOP I, PT KAI, Dishub DKI, dan pihak terkait lainnya,” kata Bambang.

    Bambang memaparkan, solusi lain yang disiapkan BPTJ yakni pengaturan sepeda motor dengan memperpanjang lokasi pengaturan dari Bundaran HI sampai Bundaran Senayan. Menurut dia, pengaturan ini dapat menghemat biaya transportasi Rp 296 juta per hari atau Rp 103 miliar per tahun. Adapun kriteria penghematan yang dimaksud BPTJ yakni mencakup waktu tempuh, biaya operasi kendaraan, dan tingkat kecelakaan.

    BPTJ juga bakal menyiapkan lajur khusus angkutan umum (LKAU). Bambang mengatakan, pada 12 Desember 2017 akan dilakukan uji coba LKAU dengan trayek Grand Dhika Bekasi – Jakarta.

    Langkah lainnya yaitu integrasi pengaturan lalu lintas melalui pemasangan detektor kendaraan, menyiapkan pusat pengendali lalu lintas dan variablemessage sign. Menurut Bambang, program ini dapat meningkatkan kinerja lalu lintas dan penggunaan angkutan umum, dan efisiensi biaya transportasi.

    “Target implementasi program ini yaitu akhir 2018,” ujarnya.

    Selain itu, BPTJ juga akan membangun transit oriented development (TOD) di kawasan Dukuh Atas. Tujuan dari TOD ini yakni mengakomodasi volume lalu lintas pejalan kaki yang cukup besar.

    Adapun sejumlah solusi berikutnya yaitu pengembangan fase selanjutnya integrasi sistem pembayaran e-ticket atau Connexion Card, pengembangan pembangunan mass rapid transit (MRT), mengusulkan perpanjangan koridor 13 bus TransJakarta hingga Tangerang, perluasan electronic road pricing (ERP) pada jalan atau akses masuk ke DKI Jakarta, dan pembangunan elevated loopline Jakarta untuk mengurangi jumlah pelintasan sebidang.

    BPTJ terutama juga bakal mendorong sejumlah kebijakan (push policy) seperti penerapan plat nomor polisi ganjil genap, pengaturan sepeda motor, ramp metering di jalan tol, electronic enforcement, dan pengaturan angkutan barang.

    Sedangkan langkah yang dilakukan (pull policy) untuk mendorong kebijakan tersebut yakni menyiapkan lajur khusus angkutan umum (LKAU) di Jabodetabek, park and ride yang memadai, menyiapkan berbagai alternatif angkutan umum seperti shuttle, JR Connexion, dan JA Connexion.

    “Program-program di atas diharapkan dapat menjadi solusi mengatasi kemacetan di Jabodetabek dan mengurangi kerugian akibat kemacetan,” kata Bambang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.