Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ditanya Soal Pajak Fredrich Yunadi, Dirjen Pajak Tertawa

image-gnews
Fredrich menyebut dirinya menyukai barang mewah, termasuk mobil dan motor gede. Dia juga suka memakai barang-barang branded untuk sehari-hari, dari baju, sepatu, tas, hingga jam tangan.
Fredrich menyebut dirinya menyukai barang mewah, termasuk mobil dan motor gede. Dia juga suka memakai barang-barang branded untuk sehari-hari, dari baju, sepatu, tas, hingga jam tangan. "Tas saya setiap hari saya ganti, lha tasnya memang banyak. Baju, arloji, setiap hari saya ganti. Saya bukan pamer, tapi saya pakai. Itu kan sehari-hari saja. Jadi supaya dimaklumi, saya bukan pamer, saya memang sehari-hari begitu," ujarnya. TEMPO/ Mahanizar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik, Robert Pakpahan, enggan berkomentar terkait dengan tindak lanjut terhadap pajak pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. "Saya mau ke kantor Dirjen Pajak dahulu, nanti saja, ya," kata Robert sambil tertawa kecil kepada Tempo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2017.

Ketika ditemui Tempo di lokasi yang sama, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga mengatakan sudah menindaklanjuti soal pajak Frederich. Namun Hestu enggan mempublikasikan bentuk tindak lanjut tersebut.

Menurut Hestu, Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melindungi informasi yang terkait dengan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak.

Yustinus, pengamat pajak, mengimbau Ditjen Pajak mengungkap proses pemeriksaan pajak Fredrich. Selain sebagai penerimaan negara, dia mengatakan pajak berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga rasa keadilan publik.

"Menurut saya, sangat perlu untuk diekspos ke publik. Momentum ini bisa digunakan untuk menunjukkan Ditjen Pajak itu adil dan tegas," katanya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yustinus mengatakan Frederich  merupakan orang yang secara politis dijadikan perhatian publik sehingga masyarakat perlu tahu apakah dalam hal pajak yang bersangkutan bermasalah atau tidak. Ia mengatakan Dirjen Pajak perlu memastikan apakah yang bersangkutan salah atau tidak. "Jangan sampai orang yang mampu apalagi kontroversial di mata publik tidak diproses," ucapnya.

Beberapa hari lalu dalam acara Catatan Najwa, pengacara Setya tersebut mengatakan menyukai kemewahan. Fredrich bahkan mengaku biasa mengeluarkan uang Rp 3-5 miliar untuk rekreasi ke luar negeri.

Pengakuan Fredrich dalam acara tersebut mendapat respons dari Ditjen Pajak. Melalui akun Twitter @DitjenPajakRI, Ditjen Pajak mengatakan akan menanggapi informasi yang disampaikan Fredrich Yunadi.

Ditjen Pajak mencuit, “Dear #KawanPajak. Terima kasih untuk seluruh mention terkait video wawancara seorang pengacara. Unit kami yang berwenang akan menindaklanjuti informasi tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

4 hari lalu

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2018. Menurut jaksa KPK, Setya diduga nenerima uang sebesar US $ 7,3 juta dari proyek tersebut. ANTARA
Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto beberapa kali mendapatkan remisi masa tahanan. Berapa jumlah remisi yang diterimanya?


Kejutan Prabowo: Minta Nama Calon Dirjen Pajak, Pertumbuhan 8 Persen, Privatisasi Hotel BUMN

41 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) usai menyampaikan keynote speech pada acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Jakarta, Selasa 5 Maret 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Kejutan Prabowo: Minta Nama Calon Dirjen Pajak, Pertumbuhan 8 Persen, Privatisasi Hotel BUMN

Prabowo Subianto, capres yang unggul dalam penghitungan suara sementara KPU, membuat sejumlah kejutan seperti minta sara nama calon dirjen pajak,


Prabowo Minta Saran Kandidat Dirjen Pajak ke Erick Thohir

41 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan keynote speech pada acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Jakarta, Selasa 5 Maret 2024. Mandiri Investment Forum 2024 yang dihadiri lebih dari 25 ribu partisipan baik dari dalam maupun luar negeri itu juga sebagai komitmen Bank Mandiri dalam memberi kontribusi untuk terus mendukung investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya risiko global. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Prabowo Minta Saran Kandidat Dirjen Pajak ke Erick Thohir

Prabowo percaya diri memenangi Pilpres 2024 dan meminta rekomendasi calon Dirjen Pajak pada Erick Thohir serta tokoh lain


Ditjen Pajak: Hati-hati Modus Baru Penagihan SPT Tahunan

47 hari lalu

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, dalam media briefing di Jakarta Selatan pada Senin, 8 Januari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Ditjen Pajak: Hati-hati Modus Baru Penagihan SPT Tahunan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan baru di tengah periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).


Dirjen Pajak Ungkap Strategi Kejar Target di Sisa 2023

16 Desember 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berbincang dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kanan) saat acara Spectaxcular 2023 di Anjungan Sarinah, Jakarta, Ahad, 6 Agustus 2023. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Dirjen Pajak Ungkap Strategi Kejar Target di Sisa 2023

Dirjen Pajak akan melakukan beberapa langkah di sisa tahun 2023 untuk menyelesaikan target penerimaan pajak.


Dirjen Pajak Serahkan Tersangka Penyelewengan ke Kejari: Kerugian Negara Rp 1,3 Miliar

1 Desember 2023

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Dirjen Pajak Serahkan Tersangka Penyelewengan ke Kejari: Kerugian Negara Rp 1,3 Miliar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.


DJP Sebut Reformasi Sistem Pajak RI Lebih Cepat dari Negara Maju: Perancis Butuh 9 Tahun

26 Oktober 2023

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
DJP Sebut Reformasi Sistem Pajak RI Lebih Cepat dari Negara Maju: Perancis Butuh 9 Tahun

Kemenkeu mengklaim bahwa proses pengembangan sistem pajak inti atau core tax system berjalan lebih cepat jika dibandingkan negara lain. Beberapa negara maju seperti Finlandia dan Australia butuh waktu 7 sampai 10 tahun.


Terpopuler: Pinjol di Balik Pembunuhan Mahasiswa UI, Penghapusan Kredit Macet UMKM

7 Agustus 2023

Gedung OJK. Google Street View
Terpopuler: Pinjol di Balik Pembunuhan Mahasiswa UI, Penghapusan Kredit Macet UMKM

Terpopuler: Tanggapan OJK terkait kasus Pinjol di balik pembunuhan mahasiswa UI, pemerintah berencana menghapus kredit macet UMKM.


Sri Mulyani Ingin Pembayaran Pajak Semudah Beli Pulsa, Dirjen Pajak: Insyaallah Tahun Depan

6 Agustus 2023

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo saat Konferensi Pers Sinergi Kemenkeu dan KPK dalam Pengawasan Kepegawaian di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Wamenkeu menegaskan upaya pengawasan atas integritas di dalam Kementerian Keuangan dilakukan dalam kerangka kerja integritas yang menggunakan three lines of defense. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Ingin Pembayaran Pajak Semudah Beli Pulsa, Dirjen Pajak: Insyaallah Tahun Depan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ingin pembayaran pajak semudah beli pulsa. Dirjen Pajak Suryo Utomo menanggapi.


NIK-NPWP Jadi Satu, Dirjen Pajak Sebut 57,8 Juta Orang Sudah Terintegrasi

6 Agustus 2023

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo saat Konferensi Pers Sinergi Kemenkeu dan KPK dalam Pengawasan Kepegawaian di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Wamenkeu menegaskan upaya pengawasan atas integritas di dalam Kementerian Keuangan dilakukan dalam kerangka kerja integritas yang menggunakan three lines of defense. Tempo/Tony Hartawan
NIK-NPWP Jadi Satu, Dirjen Pajak Sebut 57,8 Juta Orang Sudah Terintegrasi

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tengah dalam proses dilakukan pemadanan. Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo membeberkan realisasinya.