Tanggapi Klaim Jokowi, Indef Detailkan PPN Naik Karena Ini

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • INDEF mengadakan konferensi pers untuk menanggapi PERPPU No. 1 tahun 2017 dan mengantisipasi dampaknya di masyarakat, di kantor INDEF, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2017. TEMPO/Aghniadi

    INDEF mengadakan konferensi pers untuk menanggapi PERPPU No. 1 tahun 2017 dan mengantisipasi dampaknya di masyarakat, di kantor INDEF, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2017. TEMPO/Aghniadi

    TEMPO.CO, JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak penambahan nilai (PPN) tidak bisa menggambarkan kondisi daya beli masyarakat yang meningkat.

    Hal tersebut Bhima sampaikan dalam menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang membantah adanya pelemahan daya beli masyarakat berdasarkan pada data penerimaan PPN yang tahun ini tumbuh tinggi.

    Bhima mengatakan, meningkatnya PPN lebih disebabkan karena adanya perbaikan kebijakan administrasi yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan dalam memungut pajak, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak pasca adanya tax amnesty. "Hal tersebut ditunjukan dengan pengguna e-faktur yang jumlahnya terus meningkat," ujar Bhima saat dihubungi Tempo, Rabu, 29 November 2017.

    Simak: Bantah Daya Beli Melemah, Jokowi: Penerimaan PPN Saja Tumbuh

    Adapun bukti nyata dari adanya penurunan daya beli, kata Bhima, bisa terlihat dari nilai tukar petani dan buruh yang terus menurun karena tergerus inflasi. Mengacu pada data BPS, Bhima menyebutkan upah riil dari petani dan buruh bangunan terus menurun dalam tiga tahun terakhir. "Jadinya, upah nominal masyarakat kelas bawah tidak bisa mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok, itu menyebabkan daya beli menurun," ujar Bhima.

    Bhima menambahkan, penurunan daya beli masyarakat juga bisa terlihat dari melemahnya perkembangan industri ritel. Penjualan barang kebutuhan sehari-hari, atau biasa disebut dengan fast moving consumer good (FMCG), kata Bhima, hanya tumbuh 2,7 persen hingga September 2017 (year to date). Padahal pada periode yang sama di tahun sebelumnya, angka penjualan FMCG dapat tumbuh hingga 11 persen.

    Menanggapi isu peralihan konsumen untuk berbelanja di pasar e commerce, Bhima menyatakan pangsa pasar e-commerce di Indonesia masih relatif kecil. "Sekitar 1 koma sekian persen," katanya. Hal tersebut menurut Indef belum bisa dijadikan alasan dari penyebab akan melemahnya sektor industri ritel.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada pelemahan daya beli dan konsumsi di Indonesia. Menurut dia, transaksi jual-beli tetap tumbuh. Jokowi mendasarkan penyataannya itu pada data penerimaan PPN yang tahun ini tumbuh tinggi. Penerimaan PPN tercatat mencapai 12,1 persen. Padahal penerimaan PPN pada periode yang sama tahun lalu hanya 2,9 persen. "Kalau penerimaan PPN saja tumbuh, artinya ada transaksi, ada jual-beli di situ," katanya Selasa malam kemarin.

    Jokowi juga mengatakan, fenomena yang terjadi saat ini hanyalah perubahan perilaku konsumsi. Masyarakat lebih gemar mengkonsumsi leisure, seperti pariwisata, dibandingkan non-leisure, seperti pakaian. Perubahan pola konsumsi juga dipicu munculnya mode bisnis baru, yaitu e-commerce.

    ERLANGGA DEWANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.