Menteri Darmin: Secara Historis Pilkada Positif Bagi Perekonomian

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, saat memberikan paparan materi di acara Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Andi Aryadi

    Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, saat memberikan paparan materi di acara Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Andi Aryadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution optimistis pemilihan kepala daerah serentak tahun depan bakal berimbas positif terhadap perekonomian. Apalagi pada 2018 bakal ada 171 pilkada di sejumlah daerah, yang akan membantu menggerakkan perekonomian.

    "Kalau dilihat sejarahnya, dampak pemilihan umum atau pilkada banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang positif," ucapnya. "Bahkan dampaknya bisa berkontribusi menambah 0,1 persen pertumbuhan ekonomi."

    Baca: Pilkada 2018, Indef: Ketidakpastian Ekonomi akan Meningkat

    Menurut dia, pelaksanaan pemilu akan menggerakkan usaha dan banyak pengeluaran untuk pembelian baliho, kaus, dan sebagainya. Darmin berharap pilkada serentak tahun depan berlangsung aman.

    "Kalau aman, target tahun depan kami cukup optimis bisa mencapai 5,4 persen," ujarnya. "Jangan-jangan, pilkada bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi lebih dari 0,1 persen jika berlangsung aman."

    Lebih lanjut, ia mengatakan, tahun ini diperkirakan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,1 persen. "Tidak akan di bawah atau di atas itu (5,1 persen). Kalau kurang-kurang sedikit mungkin bisa," katanya.

    Indonesia memang membutuhkan pertumbuhan ekonomi lebih dari yang ditargetkan untuk bisa menyerap tenaga kerja. "Untuk menyerap angkatan kerja memerlukan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Itu untuk di sektor yang produktivitas dan gajinya baik," tuturnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tak kehilangan momentum reformasi struktur perekonomian nasional menjelang tahun politik pada 2018 dan 2019. Dia merespons catatan Bank Dunia mengenai dampak musim politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

    Semua menteri di Kabinet Kerja, kata Sri Mulyani, telah diingatkan Presiden Joko Widodo agar berfokus pada kinerja di pemerintahan. "Kami tak harus khawatir. Saat rapat kabinet kemarin, Presiden meminta menterinya fokus pada momentum reformasi (ekonomi) daripada mengurus politik," ujarnya pada awal Oktober lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.