TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta di masa mendatang kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah tak lagi bersifat pasif dan menunggu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turun untuk membiayai proyek infrastruktur. "Sekarang pemerintah pusat dan daerah dipaksa berpikir lebih kreatif," ujarnya di acara Indonesia PPP Day 2017 di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Rabu, 29 November 2017.
Salah satu upaya lebih kreatif dengan menggunakan skema yang melibatkan pihak swasta untuk membiayai proyek. Dalam hal itu, kata Sri Mulyani, pihaknya siap membantu melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, serta dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN)-nya, yakni Sarana Multi Infrastruktur dan Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Bantuan yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan, tata kelola, dan bagaimana sebuah proyek bisa berjalan dengan baik.
Baca: Jokowi Ajak Swasta Terlibat Bangun Infrastruktur
Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, juga menjelaskan berbagai instrumen yang perlu diketahui pemerintah daerah, misalnya project development fund guna mengembangkan pelaksanaan proyek dan viability gap yaitu proyek yang secara ekonomi masuk akal tapi secara keuangan swasta tidak. Selain itu juga ada instrumen avaibility payment yaitu penjaminan kembali terhadap proyek. "Kami harap pemerintah daerah dan kementerian juga lembaga makin mengenal instrumen itu dan kami lakukan bersama untuk membantu pembangunan," ujar dia.
Memang, menurut Sri Mulyani, masih ada berbagai kemungkinan terjadi bila bekerja sama dengan sektor swasta. Tapi dengan tata kelola yang baik, kerjasama itu tidak bakal merugikan rakyat dan malah menguntungkan.
Sri Mulyani menyatakan telah menemui 30 kepala daerah guna membicarakan skema kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) dalam proyek-proyek di daerah. Pasalnya, menurut dia, kebutuhan membangun sangat mendesak, namun sumber dayanya terbatas. "Bukan hanya memecahkan masalah uang, namun juga masalah disiplin tata kelola dan pengelolaan aset keuangan dan ekonomi dalam proyek yang akan dilaksanakan," ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, ada banyak proyek yang bisa dibangun menggunakan skema KPBU itu. Yang saat ini telah dilaksanakan, kata dia, misalnya proyek air bersih. Adapun proyek lainnya. misalnya pengelolaan sampah, lalu pembangunan pasar, pembangunan pelabuhan dan bandara, pembangunan lembaga pemasyarakatan, ataupun yang level nasional, seperti Palapa Ring.
Selanjutnya, Sri Mulyani meminta komitmen pemerintah daerah, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bisa memahami skema ini. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan perencanaan pembangunan di daerah.
Pemerintah daerah juga didorong untuk bisa menyusun dan legal dari proyek-proyek yang akan diajukan dalam skema KPBU itu sehingga nantinya bisa meningkatkan kepercayaan sektor swasta untuk mau menanam uangnya di proyek tersebut.
Sri Mulyani lantas mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat yang bisa mendorong banyak proyek infrastruktur menggunakan skema-skema yang melibatkan swasta sehingga tidak perlu lagi dibiayai oleh APBN.
