Dana LRT Bengkak, Menteri Rini Ajukan Bikin Perusahaan Gabungan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pembangunan proyek LRT, di koridor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, 28 Agustus 2017. LRT Jakarta fase pertama koridor 1 Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun ditargetkan siap beroperasi pada Agustus 2018 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

    Suasana pembangunan proyek LRT, di koridor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, 28 Agustus 2017. LRT Jakarta fase pertama koridor 1 Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun ditargetkan siap beroperasi pada Agustus 2018 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana membentuk perusahaan gabungan alias joint venture untuk membiayai proyek kereta ringan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Rini mengatakan perusahaan gabungan itu akan terdiri atas tiga perusahaan pelat merah.

    Rini menuturkan ketiga perusahaan itu antara lain PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Adhi Karya. Untuk perusahaan ketiga, kata dia, masih dibahas. “Kemungkinan SMI (PT Sarana Multi Infrastrukutur). Kami harap SMI,” katanya di Jakarta, Selasa, 28 November 2017.

    Simak: Pinjaman Proyek LRT Diharapkan Cair November 2017

    Rini mengatakan usul tersebut sudah diajukan dan akan segera dibahas dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Dia menuturkan akan mengadakan rapat dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman pekan depan. “Insya Allah bisa diputus semua. Dalam satu bulan selesai,” ujarnya.

    Sebelumnya, nilai investasi LRT Jabodebek membengkak Rp 5 triliun dari Rp 26,7 triliun menjadi Rp 31,8 triliun. Pemerintah menyatakan pembengkakan itu terjadi karena pilihan teknologi moved block yang akan digunakan dalam proyek tersebut. Dengan pilihan itu, pemerintah mengklaim mampu meningkatkan kapasitas penumpang secara signifikan.

    Karena pembengkakan biaya itu, Rini mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan pada pekan lalu. Surat itu berisi usul Kementerian BUMN agar KAI tidak menjadi investor dalam proyek LRT, melainkan hanya sebagai penyelenggara dan pengoperasian LRT.

    Rini khawatir penambahan biaya itu akan mengganggu neraca keuangan KAI. Dia berujar KAI juga mesti mendanai revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api di Indonesia. Karena itu, Kementerian BUMN kemudian mengajukan skema patungan tiga perusahaan untuk menutupi tambahan biaya LRT.

    Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan perusahaan gabungan itu rencananya mengurusi seluruh proyek LRT, mulai pendanaan, prasarana, hingga operasional.

    Budi mengatakan perusahaan gabungan itu akan mengumpulkan modal awal Rp 9 triliun. Modal tersebut akan diperoleh dari penyertaan modal negara. “Jadi KAI Rp 4 triliun, Adhi Karya Rp 1,4 triliun, dan pihak ketiga Rp 3,6 triliun,” ucapnya di stasiun kereta Bandar Udara Soekarno-Hatta, Selasa, 28 November 2017.

    Dia membenarkan pihak ketiga itu kemungkinan adalah PT SMI. Dia menambahkan, pembentukan perusahaan patungan akan dibahas mulai besok, Rabu, 29 November 2017.

    Budi memastikan pengerjaan proyek LRT akan tetap sesuai dengan jadwal. Masalah pembentukan patungan ini tidak akan membuat proyek LRT molor. “Akhir Desember 2018 selesai, Januari 2019 persiapan, dan tiga sampai empat bulan kemudian operasi,” tuturnya.

    AJI NUGROHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.