Selasa, 17 September 2019

DJP Tak Bakal Sulit Telisik Data Kekayaan Pengacara Setnov

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fredrich Yunadi pengacara Setya Novanto memberi keterangan kepada media di RSCM Kencana, Jakarta, 19 November 2017. Fredrich menyebut tim dokter IDI masih merahasiakan hasil tes terhadap Setya Novanto. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Fredrich Yunadi pengacara Setya Novanto memberi keterangan kepada media di RSCM Kencana, Jakarta, 19 November 2017. Fredrich menyebut tim dokter IDI masih merahasiakan hasil tes terhadap Setya Novanto. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dinilai tak akan kesulitan menelisik data kekayaan wajib pajak pengacara Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi. "Seharusnya tidak sulit," ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada Tempo, Selasa, 28 November 2017. Terlebih Ditjen Pajak memang memiliki kewenangan tersebut.

    Prastowo menanggapi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan pernyataan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi, bisa segera ditindaklanjuti petugas pajak. Namun Sri Mulyani memastikan jalannya pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Fredrich tak akan diungkap ke publik karena menyangkut kerahasiaan wajib pajak.

    Baca: Sri Mulyani Senang Pengacara Setnov Pamer Kemewahan

    Dalam wawancara dengan Najwa Shihab yang diunggah ke YouTube, Fredrich mengaku senang bergaya hidup mewah selama ini. Dalam wawancara tersebut Fredrich mengaku terbiasa menghabiskan uang miliaran saat melancong ke luar negeri.

    "Saya suka mewah. Saya kalau ke luar negeri, sekali pergi itu minimum saya spend Rp 3 M, Rp 5 M. Yang sekarang, tas Hermes yang harganya Rp 1 M juga saya beli. Saya suka kemewahan," tutur Fredrich  dalam wawancara dengan Najwa pada Jumat pekan lalu, 24 November 2017.

    Lebih jauh, Prastowo menilai, jika wajib pajak tidak mau memberi data ke otoritas yang bersangkutan, besar pajak yang harus dibayarkan akan ditetapkan secara jabatan sesuai dengan data. Hal ini didasari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mengatur kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 35 dan 35A KUP.

    Pelaksanaan ketentuan tentang kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak ini digunakan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara. "Jika tidak memberikan data, itu pidana perpajakan. Bisa disidik dan dituntut pidana," kata Prastowo. Aturan tentang pidana tersebut termaktub dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Doodle, Memperingati Chrisye Pelantun Lilin-Lilin Kecil

    Jika Anda sempat membuka mesin pencari Google pada 16 September 2019, di halaman utama muncul gambar seorang pria memetik gitar. Pria itu Chrisye.