Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sertifikasi Elektronik, KKP Klaim Pangkas Waktu Izin 50 Persen

image-gnews
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi (paling kanan), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (dua dari kanan), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (dua dari kiri) saat menerima KRI Bima Suci-945 di dermaga Jakarta Internasional Container Terminal, Jakarta, 16 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi (paling kanan), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (dua dari kanan), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (dua dari kiri) saat menerima KRI Bima Suci-945 di dermaga Jakarta Internasional Container Terminal, Jakarta, 16 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai memanfaatkan fungsi sertifikasi elektronik untuk mengamankan pertukaran data dan informasi. Kementerian pun menyepakati kerja sama pemanfaatan sertifikat elektronik itu dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Sertifikat elektronik yang diterbitkan Lemsaneg memuat tanda tangan digital, sertifikat kuasa, serta identitas yang menunjukkan subyek hukum dalam transaksi elektronik.

"Tantangan kita di era digital itu kecepatan, lalu keaslian. Bagaimana e-filing (berkas elektronik) bisa diatur sedemikian rupa hingga tak ada dokumen hilang," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto di Gedung Mina Bahari IV KKP, Gambir, Jakarta, Senin, 27 November 2017.

Simak: KKP Luncurkan Alat Pemantau Kapal Perikanan

Penggunaan sertifikat digital, kata Rifky, juga memperpendek durasi pengurusan perizinan, yang tahapannya terdiri atas penerimaan, verifikasi, kemudian permintaan persetujuan.

"Kalau butuh tanda tangan basah, tapi pejabat terkait sedang dinas ke luar kota, bisa berhari-hari. Dengan ini bisa tanda tangan dari mana saja. Verifikasi jangan terhambat karena pejabat tak di tempat," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rifky berujar Kementerian masih akan memetakan perizinan di sektor mana saja yang harus dipercepat. "Di tahap awal, kita harap bisa potong (durasi perizinan) sampai 50 persen," ucapnya.

Kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Lemsaneg itu mencakup penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pertukaran data dan layanan informasi pemerintah. Hal itu diyakini bisa menihilkan penyangkalan transaksi elektronik. Ada pula peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk menunjang penerapan sertifikasi elektronik tersebut.

Rifky menambahkan, Kementerian bisa melengkapi administrasi dokumen ekspor perikanan ke Uni Eropa, khususnya pemerintah Belanda yang sudah menerapkan sistem sertifikasi elektronik, untuk menghindari pemalsuan.

YOHANES PASKALIS PAE DALE

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

1 hari lalu

KKP melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di perairan Pulau Rupat-Kepulauan Riau.
Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.


Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

6 hari lalu

Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

Sakti Wahyu Trenggono mengoptimakan acara Meet Indonesia di Nha Trang, Vietnam untuk mempercepat implementasi kerjasama budidaya lobster di Indonesia


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

14 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.


Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

15 hari lalu

Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

KKP menargetkan penambahan perluasan kawasan konservasi sebesar 30 persen dari luas lautan sampai tahun 2045


KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

17 hari lalu

KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

Kerja sama dengan berbagai mitra dapat meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN.


Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

21 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

KKP mengklaim harga ikan terkendali meski permintaannya meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran 2024.


KKP Klaim Stok Ikan Tercukupi Selama Ramadan dan Lebaran, Perkiraan Ada 3,10 Juta Ton Ikan

21 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Klaim Stok Ikan Tercukupi Selama Ramadan dan Lebaran, Perkiraan Ada 3,10 Juta Ton Ikan

KKP memastikan stok ikan untuk Ramadan dan Lebaran 2024 tercukupi.


KKP dan Xiamen University Bahas Integrasi Perencanaan Ruang Laut

21 hari lalu

KKP dan Xiamen University Bahas Integrasi Perencanaan Ruang Laut

Perencanaan ruang laut menjadi cara praktis dalam mengatur penggunaan wilayah laut


Menteri KKP Siap Pasok Ikan untuk Makan Siang Gratis Jika Dijalankan

22 hari lalu

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri KKP Siap Pasok Ikan untuk Makan Siang Gratis Jika Dijalankan

Sakti Wahyu Trenggono menyatakan siap menyokong kebutuhan ikan untuk program makan siang gratis jika benar direalisasikan.