Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sofyan Djalil Targetkan Seluruh Tanah Punya Sertifikat pada 2023

image-gnews
Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan
Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan sudah menerbitkan 503 sertifikat tanah di Desa Kota Tengah, Kecamatan Solok Masihul, Sumatera Utara. Jumlah itu, kata dia, merupakan bagian dari program pemerintah yang menargetkan menerbitkan 10.500 sertifikat tanah hingga akhir 2017 di Kecamatan Serdang Bedagai.

"Ada yang tanahnya bersengketa di sini? Ada? Alhamdulillah, ini artinya sertifikat tanah sangat diperlukan di sini," ujarnya sambil bercanda di hadapan petani kelapa sawit saat memberikan kata sambutan dalam acara peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peremajaan Sawit Rakyat di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin, 27 November 2017.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pemerintah saat ini menargetkan menerbitkan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia, 7 juta pada tahun depan, 9 juta pada 2019, dan seluruh jengkal tanah di Indonesia pada 2023 sudah memiliki sertifikat hak milik.

Namun, untuk menyukseskan program tersebut, ia meminta masyarakat ikut memudahkan tim sertifikasi mendata tanah dengan memberikan patok tanah yang jelas dan menyiapkan sertifikat yang dibutuhkan untuk mengklaim kepemilikan tanah. "Tanah yang masih sengketa diselesaikan dulu, baru nanti bisa disertifikasi," ucapnya.

Fungsi sertifikat tanah tersebut, kata dia, antara lain sebagai dasar hukum kepemilikan tanah serta untuk agunan kredit perbankan. Terlebih, pemerintah saat ini akan menurunkan bunga KUR bank komersial menjadi 7 persen, dari sebelumnya 9 persen. "Kalau enggak punya sertifikat tanah, enggak bisa akses itu (KUR)," ujarnya.

Dengan adanya sertifikat tanah dan rendahnya suku bunga KUR, dia berharap petani bisa meremajakan tanaman kelapa sawit lebih mudah dan meningkatkan nilai produksi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu perbankan komersial yang ikut mendukung program KUR tersebut ialah Bank Rakyat Indonesia. Corporate Secretary BRI Hari Siaga Amijarso, yang juga hadir di lokasi, menuturkan akan menyalurkan KUR dengan bunga 7 persen untuk 12 kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan total luas lahan 9.109,29 hektare.

Ia menjelaskan, pembiayaan peremajaan kebun kelapa sawit, yang difasilitasi Bank BRI, merupakan pelengkap kekurangan biaya peremajaan dana hibah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, yang hanya Rp 25 juta per hektare.

"Rata-rata petani butuh Rp 50 juta per hektare untuk peremajaan tanaman kelapa sawit. Jadi ini bisa untuk menutupi sisanya," tuturnya.

Ia mengklaim, hingga saat ini sudah ada 42 petani anggota Gapoktan Amanah di wilayah Serdang Bedagai dengan luas 53,55 hektare dan 79 petani anggota Gapoktan Anugerah Jaya Mandiri Sejahtera (AJMS) di wilayah Labuhan Batu Selatan dengan luas lahan 157,136 hektare yang telah mendapatkan dukungan dana PSR dari BPDP Kelapa Sawit dan pembiayaan peremajaan dari Bank BRI.

Adapun 12 kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang menjadi sasaran program KUR Peremajaan Sawit Rakyat adalah Kabupaten Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah dengan potensi luas lahan 9.109,29 hektare.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

11 jam lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan buka suara soal kecurangan SPBU di rest area KM 42 B Karawang, Jawa Barat.


80 Persen UMKM di Sumut Belum Miliki Sertifikat Halal, Kemenkop UKM Fasilitasi 1.000 Sertifikat Gratis

8 hari lalu

Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyampaikan sambutan pada acara Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Halal Self Declare kepada 1.000 pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (20/3). Fasilitasi ini terselenggara atas kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dalam mewujudkan wajib Halal Oktober 2024. Foto : Istimewa
80 Persen UMKM di Sumut Belum Miliki Sertifikat Halal, Kemenkop UKM Fasilitasi 1.000 Sertifikat Gratis

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Naslindo Sirait mengatakan sekitar 80 persen pelaku UMKM di Sumut belum memiliki sertifikat halal.


Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Bagi-bagi Sertifikat di Manado

35 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat di Kota Manado, Sulawesi Utara. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN
Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Bagi-bagi Sertifikat di Manado

AHY di hari pertama kerja langsung menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kota Manado, Sulawesi Utara.


Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

36 hari lalu

Annisa Pohan mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono saat dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024/Foto: Instagram: Annisa Pohan
Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi Menteri ATR/BPN 8 bulan ke depan. Berikut Menteri ATR/BPN dari masa ke masa.


Asus Zenfone 11 Ultra Peroleh Sertifikasi SDPPI, Tanda Segera Meluncur di Tanah Air?

17 Januari 2024

Asus ZenFone 6. TEMPO/Khory
Asus Zenfone 11 Ultra Peroleh Sertifikasi SDPPI, Tanda Segera Meluncur di Tanah Air?

Kata "Ultra" pada model Asus ini bisa merujuk pada varian layar yang lebih besar.


Prabowo Pernah Benarkan Miliki Lahan Ratusan Ribu Hektar di Hadapan Jokowi, Kapan?

10 Januari 2024

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, dalam debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019. Diedit dari ANTARA
Prabowo Pernah Benarkan Miliki Lahan Ratusan Ribu Hektar di Hadapan Jokowi, Kapan?

Anies mengaku mengutip ulang pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenai kepemilikan lahan Prabowo.


Sempat Tertunda, Puluhan Sertifikat PTSL Warga Tangsel Akhirnya Dibagikan

9 Januari 2024

Pemberian sertifikat PTSL yang dilakukan di Puspem Kota Tangerang Selatan, Selasa 9 Januari 2024. TEMPO/Muhammad Iqbal
Sempat Tertunda, Puluhan Sertifikat PTSL Warga Tangsel Akhirnya Dibagikan

Kepala Kantor Pertanahan Tangsel i mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari penyerahan sertifikat PTSL 2023 yang dilakukan Jokowi.


Cara Mengurus Sertifikat Rumah yang Hilang, Syarat, dan Biayanya

11 Desember 2023

Sertifikat tanah. Rumah.com
Cara Mengurus Sertifikat Rumah yang Hilang, Syarat, dan Biayanya

Cara mengurus sertifikat rumah yang hilang ke kantor BPN, dengan menyiapkan surat pernyataan


Mengenal Sertifikat Tanah Elektronik dan Fungsinya

6 Desember 2023

Warga memegang sertifikat tanah miliknya usai diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Mengenal Sertifikat Tanah Elektronik dan Fungsinya

Sertifikat tanah elektronik yang baru diluncurkan Jokowi adalah surat tanda bukti hak atas tanah


Menteri ATR Siapkan Sertifikat HPL di Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah

9 November 2023

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan rencana penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di IUP PT Timah TBK saat menghadiri penandatanganan kerjasama antara PT Timah TBK dengan Badan Bank Tanah dan Kanwil BPN Bangka Belitung di Graha Timah Pangkalpinang, Kamis Sore, 9 November 2023. (foto servio maranda)
Menteri ATR Siapkan Sertifikat HPL di Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah

BPN mempersiapkan penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di atas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.