Holding BUMN Tambang, Luhut: Bu Rini Pasti Lakukan yang Terbaik

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi keynote speaker dalam acara #2030NOW Social Good Summit 2017 di Plaza Indonesia, 4 Oktober 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi keynote speaker dalam acara #2030NOW Social Good Summit 2017 di Plaza Indonesia, 4 Oktober 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan percaya pada langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara melakukan holding BUMN sektor pertambangan. Dia mengatakan Menteri BUMN Rini Soemarno pasti akan melakukan yang terbaik.

    “Bu Rini (Rini Soemarno) pasti akan membuat yang terbaik untuk republik,” kata dia di Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

    Sebelumnya, holding BUMN tambang resmi terbentuk lewat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Alumunium pada 14 November 2017.

    Baca: Lika-liku Holding BUMN Perdana 

    Pemerintah secara resmi menunjuk Inalum sebagai induk usaha BUMN tambang melalui PP tersebut. Inalum akan mengepalai PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk, serta memegang saham minoritas PT Freeport Indonesia yang sebelumnya dipegang pemerintah.

    Rencananya PT Antam, Bukit Asam dan Timah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 29 November 2017 untuk membahas persetujuan pemegang saham soal perubahan status perusahaan dari persero menjadi bukan persero.

    Pemerintah menyatakan holding BUMN tambang bertujuan untuk mengakumulasi modal perusahaan pelat merah di sektor tambang dalam pengambilalihan saham Freeport. Dengan demikian pemerintah tak perlu lagi menambah permodalan BUMN tersebut.

    Sempat muncul beberapa kekhawatiran dari sejumlah pihak, holding akan menyebabkan hilangnya kontrol pemerintah terhadap holding BUMN tersebut. Namun, pemerintah mengklaim akan tetap memegang kontrol.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.