Kemenperin Targetkan Satu Juta Tenaga Kerja Bersertifikat di Tahun 2019

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers terkait kinerja tiga tahun kementrian yang dipimpinnya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Timur, 23 Oktober 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers terkait kinerja tiga tahun kementrian yang dipimpinnya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Timur, 23 Oktober 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

    TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 1.142.752 tenaga kerja yang tersertifikasi pada tahun 2017-2019. Dari target tersebut, di tahun 2017 ditargetkan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi sebanyak 201.055 orang, tahun 2018 sebanyak 458.109 orang, dan tahun 2019 sebanyak 483.409 orang.

    “Saat ini pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan pendidikan vokasi merupakan prioritas pemerintah setelah pembangunan infrastruktur. Pembangunan SDM ini bertujuan untuk membentuk dan menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri atau demand driven,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari siaran pers Kemenperin, Kamis, 23 November 2017.

    Untuk mencapai target tersebut, Airlangga menjelaskan, Kemenperin memiliki berbagai program strategis, yakni pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri, Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) 3in1, unit pendidikan vokasi di lingkungan Kemenperin, serta sertifikasi tenaga kerja industri.

    Ia mengklaim setiap peluncuran program vokasi, Kemenperin memfasilitasi pemberian bantuan mesin dan peralatan praktik dari industri untuk SMK. Hingga saat, program tersebut telah melibatkan sebanyak 45 industri untuk 282 SMK. Selain itu, pelaksanaan program magang guru produktif di industri sebanyak 276 orang serta praktik kerja siswa SMK di industri sebanyak 722 orang.

    Baca: Ilham Habibie: Pemerintah Sibuk Permudah Asing, Lupa SDM Lokal 

    Sedangkan untuk program Diklat 3in1, jumlah tenaga kerja yang telah dilatih, disertifikasi dan terserap kerja selama tahun 2014-2016 sebanyak 36.532 orang. Sementara itu, pada 2017-2019 ditargetkan sebanyak 162 ribu orang. Diklat ini antara lain meliputi program untuk industri garmen, pengolahan kelapa sawit, karet, kakao, furnitur, plastik, kosmetik, semen dan petrokimia, elektronika, animasi serta otomotif.

    Kemudian, melalui unit pendidikan vokasi industri di lingkungan Kemenperin, Airlangga menargetkan dapat menghasilkan 16.252 lulusan hingga tahun 2019. Saat ini, Kemenperin memiliki sembilan SMK, Sembilan politeknik, satu akademi komunias, dan satu program Diploma I industri. Di tahun 2019, akan ditambah tiga politeknik dan satu akademi komunitas.

    “Seluruh unit pendidikan vokasi Kemenperin telah memiliki spesialisasi berbasis kompetensi serta link and match dengan industri,” ujar Airlangga.

    Ia mengklaim, 90 peren lulusan hasil programnya tersebut  terserap industri saat wisuda. Capaian ini karena unit pendidikan di lingkungan Kemenperin dilengkapi fasilitas yang mendukung, seperti ruang workshop, laboratorium, teaching factory dengan mesin dan peralatan standar industri.

    Baca: Tenaga Kerja Konstruksi Wajib Sertifikasi, Ini Manfaatnya 

    Selain itu, tersedia Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sehingga lulusan mendapat ijazah dan sertifikat kompetensi. Diperkirakan di tahun 2019, sebanyak 18.100 orang akan tersertifikasi melalui lembaga tersebut.

    Airlangga optimistis, upaya-upaya strategis dalam pengembangan kompetensi SDM ini mampu memacu daya saing Indonesia agar lebih kompetitif di tingkat global. Apalagi, Indonesia ditargetkan menjadi negara ekonomi terkuat ketujuh di dunia pada tahun 2030.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.