Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ingin Genjot Akuntabilitas Guru, Sri Mulyani Undang RuangGuru

Reporter

Editor

Martha Warta

image-gnews
Sri Mulyani berfoto bersama suami, Tonny Sumartono di resepsi pernikahan Kahiyang Ayu. Instagram
Sri Mulyani berfoto bersama suami, Tonny Sumartono di resepsi pernikahan Kahiyang Ayu. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan telah mengundang pelaku Perusahaan penyedia layanan dan konten pendidikan berbasis teknologi, Ruang Guru, ke kantornya. Tujuannya, dia ingin mengetahui sistem yang diterapkan perusahaan digital itu untuk memantau guru-guru yang bergabung dengan mereka. Ruang Guru sendiri merupakan platform semacam bimbingan belajar yang berbasiskan aplikasi digital.

Menurut Sri, di era digital ini sudah saatnya pemerintah bisa memantau kualitas guru yang mengajar di kelas-kelas. "Kalau semua kelas bisa ditrack, kita bisa minta akuntabilitas guru. Misalnya, kalau ada yang kurang baik atau kurang kompeten," kata dia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

Pasalnya, dana yang digelontorkan untuk pendidikan, kata dia, cukup fantastis namun hasilnya masih kurang maksimal. Guru di Indonesia bisa mencapai empat juta. Sebagai informasi, Sri menyebut alokasi belanja pendidikan negara sekarang mencapai Rp 440 triliun.

"Kalau ditambah kesehatan dan social safety net, bisa mencapai Rp 600 triliun. Itu lebih besar dari belanja infrastruktur yang sebesar Rp 410 triliun. Tapi orang banyak yang fokusnya hanya ke infrastruktur saja."

Baca: Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan RI-Vietnam Sama, Hasilnya Beda

Dia lantas membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dengan Vietnam yang juga berkomitmen mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 20 persen. "Ranking Vietnam di grading matematik dan sains itu peringkat 8 terbaik di dunia, sementara Indonesia hanya peringkat 53. Spendingnya sama, tapi hasilnya sangat berbeda," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil tersebut, kata Sri Mulyani, membuktikan bahwa dalam edukasi, uang bukan segalanya. Dia mengatakan, lembaga pengamat perekonomian seperti INDEF sudah saatnya menyuarakan bahwa pendidikan bukan soal berapa besar dana yang dialokasikan, namun bagaiman membuat uang menjadi alat transformasi agar masyarakat semakin cerdas dan sehat.

Sri mengatakan alokasi 20 persen itu adalah amanat reformasi. Pada era reformasi, kata dia, banyak pengamat ekonomi, termasuk dirinya, yang menganggap kegagalan Indonesia hingga akhirnya terjerembab krisis adalah lantaran minimnya anggaran pendidikan. "Namun sudah lebih 10 tahun kita mandatkan 20 persen itu, harusnya ekonom muda sekarang pertanyakan kenapa masyarakat kita belum menikmati itu," kata dia.

Dia selanjutnya mendorong para ekonom muda untuk juga mengerti politik ketimbang hanya melihat soal uang. Politik yang dia maksud adalah politik mengenai anggaran, politik mengenai pemerintah dengan legislatif, politik di daerah, sampai politik anggaran di daerah.

Tantangan yang ada sekarang, kata Sri, bukan cuma komitmen anggaran, melainkan kemampuan Indonesia berorganisasi dengan baik dan membuat sistem yang baik sehingga bisa melihat akuntabilitas sampai level bawah, misalnya kepala sekolah dan guru, bukan lagi hanya presiden dan menterinya. "Berdasarkan survey, sekarang anak-anak semua bisa sekolah, namun apakah di sekolah mereka belajar atau tidak itu masalahnya."

Sri Mulyani juga meminta agar semua pihak melibatkan generasi milenial dalam menghadapi situasi ini. "Milenial harus dilibatkan dengan bicara soal kesehatan dan pendidikan, serta diajak mengawasi program yang sebenarnya penting untuk mereka. Kalau enggak, nanti mereka bisa jadi the worst millenial in the world," tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

10 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

13 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

13 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.