TEMPO.CO, Jakarta - Kualitas pendidikan di Indonesia belum sejalan dengan dana yang dialokasikan pemerintah, yakni sebesar 20 persen dari anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal ini menjadi fenomena yang perlu diselesaikan.
Dia lantas membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dengan Vietnam, yang juga berkomitmen mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 20 persen. "Ranking Vietnam di grading matematika dan sains itu peringkat ke-8 terbaik di dunia, sementara Indonesia hanya peringkat ke-53. Spending-nya sama, tapi hasilnya sangat berbeda," kata Sri Mulyani di Hotel Shangri-La, Rabu, 22 November 2017.
Hasil tersebut, kata Sri Mulyani, membuktikan bahwa dalam edukasi, uang bukan segalanya. Dia mengatakan lembaga pengamat perekonomian, seperti INDEF, sudah saatnya menyuarakan pendidikan bukan soal berapa besar dana yang dialokasikan, tapi bagaimana membuat uang menjadi alat transformasi agar masyarakat semakin cerdas dan sehat.
Alokasi 20 persen itu, menurut Sri Mulyani, adalah amanat reformasi. Di era reformasi, banyak pengamat ekonomi, termasuk dirinya, yang menganggap kegagalan Indonesia hingga akhirnya terjerembap krisis adalah minimnya anggaran pendidikan. "Namun sudah lebih dari 10 tahun kami mandatkan 20 persen, seharusnya ekonom muda sekarang mempertanyakan kenapa masyarakat belum menikmati itu," ucapnya.
Sri Mulyani mendorong para ekonom muda juga mengerti politik ketimbang hanya melihat soal uang. Politik yang dimaksud adalah politik mengenai anggaran, politik mengenai pemerintah dengan legislatif, politik di daerah, juga politik anggaran di daerah.
Tantangan yang ada sekarang, Sri Mulyani berujar, bukan cuma komitmen anggaran, melainkan kemampuan Indonesia berorganisasi dengan baik dan membuat sistem yang baik sehingga bisa melihat akuntabilitas sampai level bawah. Misalnya kepala sekolah dan guru, bukan lagi hanya presiden dan menterinya. "Berdasarkan survei, sekarang anak-anak semua bisa sekolah. Namun apakah di sekolah mereka belajar atau tidak, itu masalahnya."
Dia juga meminta semua pihak melibatkan generasi milenial menghadapi situasi ini. "Milenial harus dilibatkan dengan bicara soal kesehatan dan pendidikan, serta diajak mengawasi program yang sebenarnya penting untuk mereka. Kalau enggak, nanti mereka bisa menjadi the worst millennial in the world," tuturnya.
Sebagai informasi, Sri Mulyani menyebutkan alokasi belanja pendidikan negara sekarang mencapai Rp 440 triliun. "Kalau ditambah kesehatan dan social safety net, bisa mencapai Rp 600 triliun. Itu lebih besar daripada belanja infrastruktur yang sebesar Rp 410 triliun. Tapi orang banyak yang fokusnya hanya ke infrastruktur."
