Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UMK Karawang Tertinggi di Indonesia

image-gnews
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dikelilingi para pegawai yang ingin bersalaman usai apel besar PNS Provinsi Jawa Barat pada HUT Provinsi Jawa Barat ke 71 di Gasibu, Bandung, 19 Agustus 2016. TEMPO/Prima Mulia
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dikelilingi para pegawai yang ingin bersalaman usai apel besar PNS Provinsi Jawa Barat pada HUT Provinsi Jawa Barat ke 71 di Gasibu, Bandung, 19 Agustus 2016. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memutuskan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018, Selasa, 21 November 2017. “Itu rekomendasi dari 27 bupati/walikota kenaikannya seluruhnya pada posisi 8,71 persen,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arief di Bandung, Selasa, 21 November 2017.

Ferry mengatakan, berita acara masing-masing daerah beragam. “Ada yang bulat mendorong bupati/walikota merekomendasikan kenaikan 8,71 persen, ada yang voting,” kata dia. 

Baca juga: UMK Ditetapkan, Upah Buruh Karawang dan Bekasi Kalahkan Jakarta

Menurut Ferry, kenaikan 8,71 persen itu mengacu pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Pada penghitungan upah 2018, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan penghitungan kenaikan upah 2018 berdasarkan laju petumbuhan ekonomi 3,72 persen dan angka pertumbuhan ekonomi 4,99 persen. 

Ferry mengatakan, Walikota Depok sempat mengirim rekomendasi kenaikan UMK daerahnya di atas 8,71 persen. Surat rekomendasi usulan UMK itu kemudian dikembalikan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. “Akhirnya Depok mengirimkan lagi usulannya dengan kenaikan 8,71 persen,” kata dia.

Menurut Ferry, UMK tertinggi di Jawa Barat saat ini dipegang oleh Karawang dengan nilai upah Rp 3.919.291,19. “Karawang bukan hanya tertinggi di Jawa Barat, tapi se-Indonesia,” kata dia.

Sementara upah terendah di Jawa Barat ada di Kabupaten Pangandaran Rp 1.558.793. “Tahun ini UMK Karawang Rp 1,44 juta  jadi tahun depan RP 1,558 juta,” kata Ferry.

Penetapan UMK di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat hari ini diwarnai aksi unjuk rasa buruh yang menolak gubernur menggunakan formulasi penghitungan kenaikan upah menggunakan PP 78/2015 tentang Pengupahan.

Empat Federasi Serikat Pekerja (FSP) yakni FSP TSK SPSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI menggelar aksi menolak penetapan UMK tersebut. “Penghitungan Upah Minimum begitu sederhananya yaitu formulasi Pasal 44 PP 78/2015, upah tahun ini dikalikan inflasi dan laju pertambahan penduduk menjadi upah minimum 2018. Itu yang ktia tolak,” kata koordinator aksi buruh itu, Ketua FSP LEM Jawa Barat Muhamad Sidarta di sela aksi itu, Selasa, 21 November 2017.

Sidarta mengatakan, penggunaan formulasi itu makin memperlebar disparitas upah yang terjadi di Jawa Barat. “Disparitas upah di Jawa Bart jomplang banget, ada yang RP 4 juta di Karawang ada yang Rp 1,5 juta di Pangandaran,” kata dia.

Penggunaan formulasi PP 78 itu membuat disparitas itu mungkin dipersempit. “Kalau upahnya merata, disparitasnya rendah, kesejahteraan makin meningkat,” kata Sidarta.

Sidarta mengatakan, tidak ada alasan pemerintah khawatir upah buruh terlalu tinggi. “Saya ambil contoh Karawang, walaupun tertinggi di Indonesia, tetap mau kok, industrinya tidak ada yang relokasi,” kata dia.

Sidarta mengatakan, buruh menginginkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di tahun terakhir pemerintahannya berani menetapkan UMK tidak mengikuti PP 78/2015. “Kalau upah buruh naik, Insya Allah akan membuat daya beli meningkat, dan kesejahteraan meningkat. Sepertiga buruh di Indonesia itu ada di Jawa Barat, sehingga wajib dan layak bagi gubernur Jawa Barat mampu mensinergikan antara kepentingan investor, kepeintngan serikat pekerja dan kepentingan lainnya di sinergikan,” kata dia.

Kendati gubernur keukeuh menetapkan UMK dengan patokan PP 78, buruh mengancam akan terus menggelar aksi menolak penetapan upah itu. “Kita akan terus bererak, baik dengan lobi, negosiasi, gerakan masa. Dan kemungkinan besar akan kita gugat lewat jalur hukum,” kata Sidarta.

Berikut rincian UMK di Jawa Barat yang akan berlaku 1 Januari 2018:

Kota Bogor Rp 3.557.146,66

Kabupaten Bogor 3.483.667,39

Kota Sukabumi Rp 2.158.430,53

Kabupaten Sukabumi Rp 2.583.556,63

Kabupaten Cianjur Rp 2.162.366.91

Kota Depok 3.584.700,29

Kabupaten Purwakarta Rp 3.445.616,90

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kabupaten Karawang Rp 3.919.291,19

Kota Bekasi Rp 3.915.353,71

Kabupaten Bekasi Rp 3.837.939,63

Kabupaten Subang Rp 2.529.759,97

Kota Cirebon Rp 1.893.383,54

Kabupaten Cirebon Rp 1.873.701,81

Kabupaten Indramayu Rp 1.960.301,47

Kabupaten Majalengka Rp 1.658.514,54

Kabupaten Kuningan Rp 1.606.030

Kota Bandung Rp 3.091.345

Kabupaten Bandung Rp 2.678.028

Kabupaten Bandung Barat Rp 2.683.277

Kota Cimahi Rp 2.678.028

Kabupaten Sumedang Rp 2.678.028

Kota Tasikmalaya Rp 1.931.435

Kabupaten Tasikmalaya Rp 1.920.937

Kabupaten Garut Rp 1.672.947

Kabupaten Ciamis Rp 1.562.730

Kota Banjar Rp 1.562.730

Kabupaten Pangandaran Rp 1.558.793

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketahuan Memainkan Suara Caleg, Lima Anggota PPK di Karawang Diberhentikan oleh KPU

24 hari lalu

Penghitungan suara ulang saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan di Karawang, Jabar. ANTARA/Ali Khumaini
Ketahuan Memainkan Suara Caleg, Lima Anggota PPK di Karawang Diberhentikan oleh KPU

KPU Karawang menemukan bukti dan pengakuan terjadinya pemindahan perolehan suara dari satu caleg ke caleg lainnya.


Karawang Terbitkan Perda Anti Knalpot Brong, Hukumannya Penjara dan Denda Puluhan Juta

14 Januari 2024

Polda DIY menyita motor knalpot brong atau blombongan dari para simpatisan parpol yang konvoi di jalan raya apda Minggu, 12 Februari 2023. FOTO: Polda DIY
Karawang Terbitkan Perda Anti Knalpot Brong, Hukumannya Penjara dan Denda Puluhan Juta

Pemerintah dan polisi terus menekan penggunaan knalpot brong di Kabupaten Karawang.


Daftar UMK di Jawa Barat 2024: Tertinggi Bekasi, Karawang dan Purwakarta

1 Desember 2023

Sejumlah peserta aksi unjuk rasa membawa replika keranda di depan Gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Banten, Senin, 22 November 2021. Pendemo menuntut adanya kenaikan upah sebesar 13,5 persen. TEMPO/ Dwi Nur A. Y
Daftar UMK di Jawa Barat 2024: Tertinggi Bekasi, Karawang dan Purwakarta

Bekasi menjadi kota UMK tertinggi, sedangkan UMK Kota Banjar


Inilah Besaran UMK 2024 di Kota Tangerang, Tangsel dan Kabupaten Tangerang

1 Desember 2023

Pekerja mengaduk adonan dodol di Ny Lauw, Neglasari, Kota Tangerang, Banten, Jumat, 13 Januari 2023. Menjelang Hari Raya Imlek, permintaan dodol dan kue keranjang di tempat tersebut meningkat hingga dua kali lipat dan dijual dari harga Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Fauzan
Inilah Besaran UMK 2024 di Kota Tangerang, Tangsel dan Kabupaten Tangerang

Disnaker Tangsel berharap keputusan besaran UMK 2024 ini dapat diterima kalangan pengusaha dan buruh.


UMK 2024 Kota Bekasi Rp 5,34 Juta Tertinggi di Indonesia, Kalahkan Karawang

30 November 2023

Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 30 November 2021. Buruh kembali berunjuk rasa untuk menuntut kenaikan upah minimum tahun 2020 sebesar 10 persen. TEMPO/Prima Mulia
UMK 2024 Kota Bekasi Rp 5,34 Juta Tertinggi di Indonesia, Kalahkan Karawang

UMK Bekasi sebesar Rp 5.34 juta mengalahkan UMK Karawang yang selama ini selalu memecahkan rekor menjadi upah minimum tertinggi di Indonesia.


Daftar UMK Jepara 2023 dan Wilayah Lain di Jawa Tengah

29 November 2023

Masjid Mantingan, Jepara. Foto: Wikipedia.
Daftar UMK Jepara 2023 dan Wilayah Lain di Jawa Tengah

Nilai UMK Jepara 2023 mengalami kenaikan hingga 7,8 persen, sedangkan UMP Jawa Tengah mengalami peningkatan 8,01 persen. Ini besarannya.


Mendulang Daratan untuk Hadang Abrasi dan Pengikisan Lahan

31 Oktober 2023

Rumah seorang warga Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, pesisir Karawang hancur setelah dihantam ombak dan abrasi. TEMPO/Hisyam Luthfiana
Mendulang Daratan untuk Hadang Abrasi dan Pengikisan Lahan

Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java membantu sekelompok masyarakat pesisir Karawang membuat daratan dan menyelamatkan desa dari abrasi


Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

29 November 2022

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan secara virtual soal Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 pada Sabtu, 19 November 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

Pemerintah Provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum 2023 di masing-masing wilayahnya.


Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023

21 November 2022

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melayat ke rumah duka atas meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta Selatan. Jumat, 1 Juli 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023

Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai aturan baru ihwal penetapan upah minimum menimbulkan kebingungan.


Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

19 November 2022

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melayat ke rumah duka atas meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta Selatan. Jumat, 1 Juli 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.