Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kalahkan Jakarta, Jawa Timur Terbaik Soal Kemudahan Berbisnis

image-gnews
Tidak memiliki Surat Izin Membangun (IMB), proyek pembangunan gedung Perawatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo disegel, di Jalan Diponegoro, Jakarta, (12/1). Penyegelan juga dilakukan karena robohnya panel yang meneaskan satu orang. TEMPO/Dasril Roszandi
Tidak memiliki Surat Izin Membangun (IMB), proyek pembangunan gedung Perawatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo disegel, di Jalan Diponegoro, Jakarta, (12/1). Penyegelan juga dilakukan karena robohnya panel yang meneaskan satu orang. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil riset Asia Competitiveness Institute (ACI) menunjukkan Provinsi Jakarta Timur sebagai lokasi dengan tingkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) terbaik pada 2017. Adapun DKI Jakarta berada di posisi ke-4, masih kalah dari Jawa Barat dan Jawa Tengah yang masing-masing menduduki posisi kedua dan ketiga.

Hasil itu dihitung berdasarkan statistik ekonomi dan penelitian ACI terhadap 925 pelaku bisnis di 34 provinsi di Indonesia.

Baca juga: Peringkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia Kalah dari Malaysia

"Ada semacam persaingan daerah untuk mendapat investasi. Jakarta banyak bersaing dengan Jatim dan Jateng, karena industri padat karya banyak pindah ke sana (Jatim)," ujar Research Fellow sekaligus Deputy Director ACI Mulya Amri saat jumpa pers di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Ada tiga kategori utama yang dinilai ACI dalam riset pada April hingga September 2017 tersebut, yakni attractiveness to investor, business friendliness, dan competitive policies.

Peringkat Jakarta merosot pada aspek attractiveness to investor dari posisi pertama pada 2015 menjadi posisi 3 tahun ini. Posisi pertamanya kini dipegang Jawa Barat yang tahun lalu mendapat ranking 5.

Pada kategori business friendliness, Jakarta mendapat ranking 7 pada 2017 dari posisi runner up pada 2015. Kategori ini justru dimenangkan Sulawesi Tengah yang sebelumnya berada di posisi 11

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aspek competitive policies menaikkan Jakarta ke ranking 19 setelah bertengger di ranking 30 pada 2015.

Rangking tersebut, menurut Amri bersifat relatif karena perbandingannya disesuaikan. "Jadi bisa karena DKI yang (nilainya) menurun secara mutlak atau provinsi lain membaik. Ini menunjukkan Jakarta masih kurang kompetitif dibandingkan provinsi lain yang mengalami banyak kemajuan," ujar Amri.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto menyebut proses perizinan bangunan yang sebagai salah satu indikator utama EoDB. Merosotnya rangking Jakarta dalam riset ACI diyakini terkait dengan sulitnya mengurus izin mendirikan bangunan (IMB).

"Belum ada inovasi yang signifikan terkait dengan proses perizinan di Jakarta. Ini salah satunya disebabkan karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai garda terdepan perizinan mempunyai banyak masalah," ujar Wendy dalam jumpa pers yang sama.

Tahapan perizinan pun menurut dia tak berkurang dan hanya diubah urutannya dari waktu ke waktu. Hal itu berpotensi mengalihkan calon investor dari Jakarta ke provinsi lain.

Perbaikan dalam hal mengurus IMB diyakini bisa mendongkrak rangking EoDB ibu kota, mengingat 20 persen PDB Jakarta berasal dari sektor properti. "Kalau properti dikembangkan dengan benar, diperbaiki kemudahan berbisnisnya, bisa menjadi drive (penggerak). Kalau diperbaiki, ekonominya bisa tumbuh lebih cepat."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Skandal Bank Dunia, Jubir Luhut Bantah EODB jadi Alasan Penyusunan Omnibus Law

18 September 2021

Kapal pengangkurt peti kemas bersiap untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 1 September 2021. Pertumbuhan ekonomi diikuti inflasi yang masih relatif terjaga di kisaran 1,5 persen; konsumsi masyarakat yang tumbuh 5,9 persen. Tempo/Tony Hartawan
Skandal Bank Dunia, Jubir Luhut Bantah EODB jadi Alasan Penyusunan Omnibus Law

Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, merespons ditemukannya skandal Ease of Doing Business (EODB) Bank Dunia.


Ada Skandal EODB, Pemerintah Diminta Ubah Acuan Keberhasilan Iklim Investasi

18 September 2021

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menerima kunjungan perusahaan teknologi asal Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Group 42 (G42). ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Ada Skandal EODB, Pemerintah Diminta Ubah Acuan Keberhasilan Iklim Investasi

Bhima Yudhistira meminta pemerintah mengubah indikator target keberhasilan investasi pasca-terkuaknya skandal EODB.


Bank Dunia Setop Laporan Kemudahan Berusaha Akibat Skandal, Bahlil: Ya, Gitu Deh

17 September 2021

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bank Dunia Setop Laporan Kemudahan Berusaha Akibat Skandal, Bahlil: Ya, Gitu Deh

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi penghentian laporan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) oleh Bank Dunia.


Eks Bos Bank Dunia Diduga Tekan Staf untuk Naikkan Peringkat Cina

17 September 2021

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva pada konferensi pers pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank World Bank's 2019 Annual Fall Meetings di Washington, AS, 17 Oktober 2019. [REUTERS / Mike Theiler]
Eks Bos Bank Dunia Diduga Tekan Staf untuk Naikkan Peringkat Cina

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva diduga saat menjabat di Bank Dunia menekan staf untuk mengubah peringkat laporan Kemudahan Berbisnis.


Bahlil Yakin Kemudahan Berusaha di RI Naik ke Peringkat 60: Tergantung Lobi-lobi

30 Agustus 2021

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bahlil Yakin Kemudahan Berusaha di RI Naik ke Peringkat 60: Tergantung Lobi-lobi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yakin target kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business bisa naik ke peringkat 60 pada tahun ini.


BPN Jawab Isu Penarikan Sertifikat untuk Diubah jadi Sertifikat Tanah Elektronik

4 Februari 2021

Petugas menunjukkan barang bukti sertifikat palsu dan e-KTP ilegal dalam rilis kasus sindikat mafia tanah di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa sertifikat tanah asli dan palsu, akta kuasa menjual, dan akta PPJB. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
BPN Jawab Isu Penarikan Sertifikat untuk Diubah jadi Sertifikat Tanah Elektronik

BPN menjawab isu penarikan sertifikat tanah asli seiring penerbitan sertifikat tanah elektronik yang ramai dibicarakan belakangan ini.


Ini Sebab Faisal Basri Sebut Omnibus Law Tak Atasi Akar Masalah Utama Investasi

24 Oktober 2020

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Ini Sebab Faisal Basri Sebut Omnibus Law Tak Atasi Akar Masalah Utama Investasi

Faisal Basri mengkritik pemerintah yang berkukuh menggunakan Omnibus Law UU Cipta Karya sebagai alat untuk menarik investasi datang ke Tanah Air.


Survei TMF: Indonesia Jadi Negara Paling Rumit untuk Urusan Bisnis

17 Oktober 2020

Foto areal suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. APBN diharapkan bisa menjadi pendongkrak bagi pertumbuhan ekonomi. Maka program priortas yang masuk dalam pendanaan APBN harus digenjot realisasinya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Survei TMF: Indonesia Jadi Negara Paling Rumit untuk Urusan Bisnis

Indonesia menduduki peringkat pertama negara yang paling rumit untuk urusan bisnis.


Ekonom HSBC: Investor Global Pantau Perkembangan Omnibus Law RI

16 September 2020

Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. TEMPO/Subekti.
Ekonom HSBC: Investor Global Pantau Perkembangan Omnibus Law RI

Chief Economist ASEAN di HSBC Joseph Incalcaterra menyoroti Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang dibahas di DPR.


BKPM Pangkas Izin Usaha, Dongkrak Peringkat Kemudahan Berbisnis

5 Maret 2020

ilustrasi pengusaha (pixabay.com)
BKPM Pangkas Izin Usaha, Dongkrak Peringkat Kemudahan Berbisnis

BKPM memangkas perizinan usaha dari 11 menjadi 3 prosedur saja.