TEMPO.CO, Surabaya - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan tambahan trayek tol laut pada 2018 untuk Indonesia timur. Dua trayek baru tersebut diprioritaskan bagi wilayah yang butuh disinggahi angkutan program Presiden Joko Widodo tersebut.
“Ada beberapa daerah, terutama yang ke arah utara, seperti Maluku Utara, yang merasa masih perlu tol laut,” ujar Staf Khusus Bidang Hubungan Antarlembaga Buyung Lalana Menteri Perhubungan Buyung Lalana seusai rapat pembahasan tol laut di Hotel Garden Palace, Surabaya, Senin, 20 November 2017.
Simak: 2018, Kemenhub Tambah 2 Rute Baru Tol Laut
Kementerian merencanakan penambahan dua trayek baru. Jadi, pada 2018, total ada 15 trayek tol laut dari 13 trayek pada 2017. Saat ini, tujuh trayek dikelola PT Pelni (Persero), sedangkan sisanya dikelola perusahaan swasta setelah melalui proses lelang.
Buyung mengatakan pihaknya masih mengevaluasi mengenai trayek yang sudah ada. Dari situ, ucap dia, Kementerian mengidentifikasi kelemahan dan kendala yang dihadapi. “Kami berharap membuka trayek baru dengan penguatan trayek yang sudah ada. Jadi tol laut itu berfungsi secara maksimal dan efektif serta bisa dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Menurut dia, daerah seperti Maluku Utara merasa masih perlu disinggahi tol laut lantaran memilik beberapa pelabuhan-pelabuhan kecil yang potensial. Selain itu, pihaknya bakal berfokus mengembangkan trayek tol laut di Papua. “Trayek sudah ada, tapi kami perlu berkoordinasi lagi dengan pemerintah provinsi, kira-kira di mana yang masih mengalami harga barang yang terlalu mahal, sehingga tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, pengusaha ekspedisi asal Surabaya, Benny Aryo, menyatakan setuju jika trayek tol laut ke kawasan Maluku diperbanyak. Kebutuhan ini dilihat dari tren peningkatan barang di sejumlah wilayah terpencil yang hampir tak dilirik kapal swasta, seperti Namlea, Moa, dan Kisar. “Terutama Maluku Utara, kabupaten-kabupaten baru di sini potensial sekali.”
Sebaliknya, ia menyebutkan sejumlah pelabuhan yang disinggahi tol laut telah mampu menarik minat pelayaran swasta, sehingga dinilai bisa mandiri terhadap program pemerintah tersebut. “Manokwari, Nabire, Dobo, Saumlaki, Wasior, dan Jayapura itu sudah banyak dilewati kapal swasta. Jadi kapal tol laut sebaiknya dialihkan ke tempat lain saja,” ucapnya.
ARTIKA RACHMI FARMITA
