Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Kejar Penyaluran 7.255 Alat Tangkap Ramah Lingkungan

image-gnews
Sejumlah nelayan memperbaiki alat tangkap pukat pada hari terakhir melaut di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, 25 Mei 2017. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, para nelayan di daerah itu libur melaut karena mereka merayakan tradisi Meugang. ANTARA/Ampelsa
Sejumlah nelayan memperbaiki alat tangkap pukat pada hari terakhir melaut di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, 25 Mei 2017. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, para nelayan di daerah itu libur melaut karena mereka merayakan tradisi Meugang. ANTARA/Ampelsa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga saat ini telah menyalurkan alat tangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 4.126 paket. Adapun target distribusi tahun 2017 adalah 7.255 paket. Alat tangkap itu dibagikan sebagai pengganti alat tangkap yang merusak lingkungan, misalnya cantrang, trawl, atau pukat hela.

"Target akhir 2017 adalah 7.255 paket berdasarkan hasil verifikasi usulan daerah untuk bantuan alat penangkap ikan pada kapal di bawah 10 GT di sembilan provinsi," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja di kantornya, Senin, 20 November 2017. Sjarief berujar bakal mengejar targetnya itu hingga Desember 2017.

Simak: Ini Alat Tangkap Ikan Berbahaya dan Merusak

Jika dihitung sejak tahun 2015, maka total bantuan API ramah lingkungan sampai tahun 2017 mencapal 5.892 paket. Bila target tercapai secara keseluruhan, maka jumlah alat penangkap yang dibagikan hingga akhir tahun bisa mencapai 9.021 paket.

Bantuan tersebut berupa gillnet millenium, trammel net, bubu ikan dan rajungan, rawai, handline, dan pancing tonda. Kata Sjarief, anggaran yang digelontorkan sepanjang periode 2015 hingga 2017 adalah sebesar sekitar Rp 250 miliar dengan anggaran 2017 sebesar Rp 160 miliar.

Sjarief berujar jenis bantuan API ramah lingkungan ini disesuaikan dengan target penangkapan lkan. Ikan pelagis dengan gillnet dan bubu Iipat ikan, udang atau kepiting menggunakan trammel net dan bubu rajungan, sedangkan ikan dasar menggunakan rawai dasar, rawai hanyut atau handline.

Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan itu, kata dia, adalah nelayan dengan kapal di bawah 1O Gross Tonnage (GT) Selain itu juga wajib memiliki kartu nelayan dan tergabung dalam koperasi nelayan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Tim pengadaan bantuan API ramah lingkungan ini telah melakukan verifikasi kepada calon penerima bantuan dari usulan daerah. Verifikasi luga melibatkan perguruan tinggi dan Balai Besar Penangkapan lkan (BBPI) Semarang. Klta harapkan benar-benar tepat manfaat dan tepat sasaran." kata dia.

Sjarief mengatakan bantuan APl ramah lingkungan ini sejalan dengan pilar kesejahteraan KKP DJPT terus berkomitmen untuk membantu nelayan dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomiannya. Bantuan ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang semakin berlimpah karena kebijakan dan tindakan nyata KKP dalam memberantas illegal, unregulated dan unreported (lUU) fishing.

Lebih lanjut, kata dia, dalam dua bulan terakhir penyerahan bantuan API ramah lmgkungan telah dilaksanakan di berbagai daerah serta mendapat respon yang positif dari nelayan. Penyerahan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daera, DPR atau DPRD dan asosiasi nelayan seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Dia menyatakan dalam prosesi penyerahan bantuan alat tangkap, pemerintah telah melakukan dialog dengan nelayan. "Klta terus mendengarkan apa kemauan nelayan, sosialisasi dan fasilltasi terus kami lakukan agar nelayan benar-benar dapat mengoptimalkan bantuan pemerintah untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya ikan Indonesa yang kian melimpah,“ kata dia.

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dari Transhipment Kapal Ikan Asal Juwana Terungkap TPPO dan Cerita Pelarian di Tengah Laut

4 hari lalu

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, saat menggelar konferensi pers kejahatan multidimensi oleh KM MUS asal Juwana, Pati, di Pangkalan PSDKP Tual, Maluku, Rabu, 17 April 2024. Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP
Dari Transhipment Kapal Ikan Asal Juwana Terungkap TPPO dan Cerita Pelarian di Tengah Laut

ABK yang lari dari kapal ikan asing loncat ke laut dan berenang sejauh 12 mil. Satu tak selamat.


Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

5 hari lalu

Kapal pengangkut ikan Indonesia, KM MUS, yang ditangkap karena terbukti melakukan alih muatan ikan dari kapal asing ilegal di tengah Laut Arafura, Maluku, pada Minggu 14 April 2024. Kapal juga menyelundupkan BBM solar dan diduga melakukan perbudakan. Dok. Humas KKP
Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

Kapal pengangkut ikan asal Indonesia ditangkap kerena melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.


KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

6 hari lalu

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

KKP menduga kapal Cina ilegal itu masih berada di perairan sekitar Laut Aru.


KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

15 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.


KKP Bangun Kampung Nelayan Modern di Banyuwangi, Sedot Anggaran Rp 22 Miliar

22 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/Dasril Roszandi
KKP Bangun Kampung Nelayan Modern di Banyuwangi, Sedot Anggaran Rp 22 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Pantai Ancol Plengsengan, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Proyek ini akan menyedot anggaran sekitar Rp 22 Miliar.


Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

24 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.


Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

26 hari lalu

KKP melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di perairan Pulau Rupat-Kepulauan Riau.
Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.


Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

32 hari lalu

Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

Sakti Wahyu Trenggono mengoptimakan acara Meet Indonesia di Nha Trang, Vietnam untuk mempercepat implementasi kerjasama budidaya lobster di Indonesia


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

35 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

40 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.