TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan semakin gencar mendorong perilaku transaksi masyarakat beralih dari tunai ke non tunai di tahun 2018. Yang dilakukan bank sentral di antaranya melalui strategi elektronifikasi yang bersinergi dengan program pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial dan elektronifikasi pembayaran di gerbang tol.
Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi, Keuangan Inklusif, dan Perizinan BI, Pungky Purnomo Wibowo, menuturkan bank sentral menyiapkan sejumlah langkah mendukung perluasan bantuan sosial non tunai. Dua program terkait yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masing-masing 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2018.
Baca: Ini Manfaat Transaksi Non Tunai di Jalan Tol Menurut BI
BI dan instansi teknis, kata Pungky, sudah menyiapkan data KPM yang mencakup nama dan alamat lengkap, sinkronisasi petunjuk teknis PKH dan BPNT dan penyiapan 88.061 E-warong. Selain itu ada juga penyediaan 10 juta KKS bank oleh Bank Himbara, penyempurnaan dashboard , dan ketersediaan pendamping bansos.
“Kemensos telah menyiapkan rekrutmen tembahan pendamping untuk 2018 yang akan membantu penyaluran PKH dan BPNT,” kata Pungky Wibowo di sela pelatihan wartawan daerah Bank Indonesia di Jakarta, Senin 20 November 2017.
Pungky merinci, ada 1,2 juta KPM PKH pada 2016 dan 6 juta KPM PKH pada 2017. Adapun BPNT membidik 1,2 juta KPM pada 2017. Terhitung Januari-14 November 2017, penyaluran PKH sudah terealisasi 99,16 persen dengan penyerapan 99,04 persen. Sementara penyaluran BPNT terealisasi 98,41 persen dengan penyerapan 52,18 persen. “Target 100 persen tahun 2017,” katanya optimistis.
Pungky mengakui ada sedikit kesulitan ketika penyaluran bansos non tunai, seperti sekitar 1 persen KPM belum dibukakan rekening karena membutuhkan penyesuaian data, KPM yang tidak bisa menerima dana karena meninggal dunia, sakit jiwa, menjadi TKI, tidak berada di tempat, dan diperlukan mekanisme rekonsiliasi antara agen, Bulog dan bank.
Bank Indonesia, kata Pungky, terus menyiapkan infrastrukturnya untuk mempercepat proses akseptasi dan perluasan akses. "Ini sejalan dengan program pemerintah meningkatkan keuangan inklusif mencapai 75 persen banked people pada 2019,” tuturnya.
Selain lewat bansos non tunai, Pungky melanjutkan, BI sudah merealisasikan e-money pada 33 ruas tol di seluruh Indonesia, terhitung 31 Oktober lalu alias telah 100 persen dalam tahap 1. Tahap ke-2 dan ke-3 berfokus mengintegrasikan ruas tol dan integrasi ruas tol dengan Electronic Toll Collection (ETC) paling akhir 31 Desember 2017.
Adapun tahap ke-4 mencapai layanan pembayaran berbasis nirsentuh atau transaksi tol tanpa henti (Multi Lane Free Flow) paling akhir 31 Desember 2018. Pungky menyebutkan program e-money mesti membidik sektor dengan jumlah pengguna yang masif, seperti sektor transportasi dan bantuan sosial supaya efektif dan cepat.
Pungky juga optimistis digitalisasi keuangan tidak akan mengabaikan tenaga kerja manusia. "Uang tunai tetap harus ada sebagai kedaulatan negara, tapi berapa proporsinya antara non tunai dan tunai, belum bisa ditetapkan".
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, merespons positif langkah BI tersebut karena pemerintah dan badan usaha lebih efisien. "Pelayanan publik lebih akurat, cepat, dan pungli," ucapnya.
