Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daerah Perbatasan Perlu Mendapat Prioritas Pembangunan

image-gnews
Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam diskusi pada acara Press Gathering Wartawan Parlemen di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat 17 November 2017.
Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam diskusi pada acara Press Gathering Wartawan Parlemen di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat 17 November 2017.
Iklan

INFO MPR - Wilayah perbatasan merupakan daerah yang perlu mendapat perhatian lebih. Berbagai tindak kriminal terjadi di daerah perbatasan seperti peredaran narkoba, dan penyelundupan.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam diskusi pada acara Press Gathering Wartawan Parlemen di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat 17 November 2017.

"Perbuatan ilegal itu dilakukan lewat jalur tikus. Menyikapi hal demikian, negara harus menyiapkan pengawasan," kata Mahyudin dalam diskusi yang diikuti 90 wartawan dari berbagai media.

Tak hanya barang yang masuk secara ilegal, dikatakan Mahyudin, budaya asing pun bisa masuk ke Indonesia lewat perbatasan. Mahyudin menceritakan, dirinya pernah main golf di salah satu tempat di Kepulauan Riau. Selepas main golf, dirinya ditarik biaya dengan mata uang dollar singapura. Diperlakuan demikian, Mahyudin marah sebab ini Indonesia maka pembayaran harus menggunakan rupiah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mahyudin sebenarnya memaklumi hal yang demikian sebab di Kepulauan Riau banyak orang Singapura yang bermain golf. "Karena mereka lebih kaya," ungkapnya. Menghadapi kesenjangan yang demikian, Mahyudin mendorong pembangunan perbatasan harus menjadi prioritas.

Dicontohkan lagi, di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, hampir semua produk dan kebutuhan sehari-hari termasuk LPG dari Malaysia. Bahkan hasil perkebunan kelapa sawit dari Pulau Sebatik dijual ke Malaysia. "Membuat devisa kita berkurang. Militansi masyarakat di perbatasan pun menjadi berkurang," ujar legislator asal Kaltim-Kaltara ini.

Dikatakan, khusus Kepulauan Riau, mempunyai beragam potensi seperti sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan budaya. Untuk itu pembangunan di perbatasan harus menjadi prioritas agar tak tertinggal dari negara tetangga. "Sehingga orang perbatasan menjadi bangga dengan Indonesia," ujar Mahyudin.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.