2019, Pemerintah Targetkan Indeks Keuangan Inklusi 75 Persen

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, saat memberikan paparan materi di acara Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Andi Aryadi

    Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, saat memberikan paparan materi di acara Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Andi Aryadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan indeks inklusi keuangan masyarakat mencapai 75 persen pada 2019. Artinya, butuh penambahan 51,8 juta penduduk dewasa yang terinklusi. 

    “Kami menetapkan target yang sangat ambisius, menjadi 75 persen di tahun 2019,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Jumat, 17 November 2017. 

    Simak: OJK: Fintech Bantu Inklusi Keuangan Masyarakat

    Meski ambisius, Darmin optimistis mencapai target tersebut. Dia menuturkan pemerintah telah menyiapkan lima strategi yang dirangkum dalam Stategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) untuk merealisasikannya. 

    Salah satu strateginya adalah memberikan edukasi keuangan. Pemerintah juga akan memastikan hak properti masyarakat yang konkretnya sudah berjalan dalam bentuk program sertifikasi lahan. Strategi lainnya adalah memfasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan dan melindungi konsumen. 

    Pemerintah juga memberikan layanan keuangan pada sektor pemerintah. “Untuk layanan ini, Kementerian Sosial dan Bank Indonesia akan lebih banyak berperan melalui sistem pembayaran,” ujarnya. 

    Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan, pemerintah juga telah menetapkan strategi percepatan pencapain target inklusi keuangan.

    Strategi itu tertuang dalam bentuk inovasi keuangan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, perluasan layanan keuangan, serta peningkatan infratruktur yang mendukung inklusi keuangan. Pemerintah juga akan meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan serta percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan. 

    Iskandar mengatakan pemerintah berharap peningkatan indeks keuangan inklusif Indonesia, dapat memberikan dampak positif khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. “SNKI bukan hanya sekedar angka, tapi ini bertujuan lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan,” ujarnya.

    Kepala Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menuturkan salah satu tantangan terberat mengurangi kemiskinan adalah harga pangan, terutama harga beras. Bambang menuturkan sebesar 60 persen pengeluaran orang miskin untuk bahan pangan. "Sekitar 25 persen di antaranya untuk beras," kata dia.

     

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.