Penyederhanaan Tarif Listrik, YLKI: Membebani Konsumen

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tarif Listrik Non-Subsidi Turun

    Tarif Listrik Non-Subsidi Turun

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi mengatakan penyederhanaan tarif listrik berpotensi membebani konsumen.
     
    "Rencana kebijakan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang akan menyederhanakan sistem tarif listrik dengan daya minimal 5.500 VA, membuat masyarakat konsumen listrik mengalami kebingungan, marah, bahkan shock," kata Tulus Abadi dalam siaran tertulis YLKI, Kamis, 16 November 2017.
     
     
    Menurut Tulus walau Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT PLN menjamin bahwa kebijakan ini bukan merupakan kenaikan tarif, namun jaminan itu masih sangat meragukan jika dilihat dari beberapa indikator.
     
    Indikator yang Tulus maksud, yaitu bahwa rupiah per kWh-nya sama dan tanpa abonemen, tetapi pemerintah menggunakan formula baru yakni pemakaian minimal. Ia menilai dari formulasi pemakaian minimal inilah tagihan konsumen berpotensi melambung.
     
    "Sebagai contoh pemakaian minimal untuk 1.300 VA adalah 88 kWh Rp 129.000, sedangkan 5.500 VA pemakaian minimal 220 kWh, atau sekitar Rp 320.800," ujar Tulus.
     
    Indikator kedua perubahan daya yang signifikan akan mengakibatkan konsumen harus mengganti instalasi dalam rumah. Tulus menilai artinya konsumen harus merogoh kocek untuk hal tersebut. Tanpa mengganti instalasi maka membahayakan bagi instalasi konsumen.
     
    "Dan konsumen harus melakukan Sertifikasi Laik Operasi(SLO) ulang dan itu dibayar konsumen, dan biaya SLO untuk golongan 5.500 jauh lebih mahal," ujar Tulus. 
     
    Indikator ketiga menurut Tulus penyederhanaan tarif ini akan mengkibatkan perilaku konsumtif atau boros dari konsumen listrik. Ia mengatakan akibat aliran listrik yang loss stroom, konsumen berpotensi tak terkendali dalam menggunakan energi listriknya.
     
     
    "Hal ini tidak sejalan dengan kampanye hemat energi dan hemat listrik yang dilakukan pemerintah," kata Tulus.
     
    Menurut Tulus lebih urgen bagi pemerintah untuk mempercepat ratio elektrifikasi ke pelosok Indonesia bagian timur yang saat ini masih rendah, dan memperbaiki keandalan listrik di daerah yang masih banyak biarpet, daripada melakukan penyederhaan tarif listrik.
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Skenario Satu Arah Pada Arus Mudik 2019 di Tol Jakarta - Cikampek

    Penerapan satu arah ini dilakukan untuk melancarkan arus lalu lintas mudik 2019 dengan memanfaatkan jalur A dan jalur B jalan Tol Jakarta - Cikampek.