TEMPO.CO, Jakarta - Director Corporate Affairs Gojek Nila Marita Indreswari meminta pemerintah mendukung perkembangan ekonomi digital dengan cara mempermudah birokrasi di lapangan. Ia mencontohkan salah satu bentuk kemudahan birokrasi itu terkait dengan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Kami berharap digital ekonomi bisa didukung melalui simplifikasi birokrasi. Salah satunya simplifikasi pendaftaran NPWP,” kata Nila di Plaza Sentral, Jakarta Selatan, Rabu 15 November 2017.
Hal ini menindaklanjuti pertemuan CEO Gojek Nadiem Makarim bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang membahas pengembangan teknologi finansial (financial technology) beberapa waktu lalu.
Baca: Temui Sri Mulyani, Bos Gojek Diskusi Soal Fintech
Pertemuan itu juga membahas kemungkinan Gojek menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan perpajakan digital (Application Service Provider/ASP) untuk membantu optimalisasi penerimaan pajak.
Dengan pemberian izin ASP kepada Gojek, maka perusahaan transportasi dan penyediaan jasa berbasis online ini bisa melayani pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pembayaran SPT Tahunan.
Lebih jauh Nila menyebutkan kemudahan birokrasi dalam pembuatan NPWP ini akan sangat dibutuhkan oleh pegiat Usaha Kecil Menengah. "Simplifikasi ini sangat dibutuhkan terutama buat UKM yang bersentuhan dengan industri fintech,” katanya.
Nila yakin Kementerian Keuangan bakal terbuka dalam menerima aspirasi dari pihak swasta khususnya dalam hal simplifikasi regulasi. “Regulasi yang sederhana diharapkan dapat mengembangkan ekosistem digital kita. Begitu juga untuk kepentingan para mitra kita yang juga berada dalam ekosistem ini."
