TEMPO.CO, Jakarta - International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 akan mencapai 5,3 persen atau satu persen lebih kecil dari target pemerintah.
Meski begitu, IMF yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik dan mampu mencapai 6,5 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Baca juga: IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan RI Menjadi 5,2 Persen
“Ekonomi Indonesia masih berjalan positif. Bila dibandingkan negara lain, perekonomian Indonesia berjalan dengan baik. Banyak negara ingin belajar dari Indonesia,” kata Kepala Divisi Asia Pasifik IMF, Luis Enrique Breuer saat berbincang dengan awak media, termasuk Tempo, di Jakarta, Selasa, 14 November 2017.
Luis mengingatkan untuk mencapai target pertumbuhan 5,3 persen pemerintah perlu melakukan beberapa hal. Pertama kata Luis, pemerintah perlu menjaga disiplin finansial, tingkat inflasi dan stabilitas makro ekonomi.
Kedua, Luis mengatakan pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan bereaksi terhadap faktor eksternal. Pemerintah Indonesia, kata dia, harus waspada terhadap beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan Cina dan suku bunga Amerika Serikat.
“Bagi saya, Indonesia punya penyangga untuk merespon sesuatu yang salah terjadi dari luar. Baik bagi Indonesia jika harga minyak naik. Tapi buruk, jika terjadi perlambatan ekonomi Cina atau kenaikan cepat tingkat suku bunga AS,” ujarnya.
Luis juga meminta pemerintah memodernisasi peraturan di Indonesia. Sebab, menurut Luis penerapan desentralisasi membutuhkan penyelarasan antara aturan pemerintah pusat dan daerah.
Keempat, Luis mengatakan pemerintah harus meningkatkan pendidikan untuk populasi muda. Dia mengatakan kelompok muda akan memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun. Hal tersebut, kata dia, akan menciptakan potensi pertumbuhan ekonomi.
“Target pertumbuhan bisa dicapai jika pemerintah mampu menghasilkan lapangan kerja, sehingga negara mendapatkan keuntungan dari dividen demografis,” kata dia.
Saran IMF kelima adalah agar pemerintah dapat membenahi sektor keuangan yang tidak terlalu efisien. “OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terlalu banyak peraturan.”
ROSSENO AJI NUGROHO
