Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sensus Penduduk 2020, BPS Siapkan Dana Triliunan

image-gnews
Seorang pembeli milih sayuran di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, 5 Mei 2016. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan data Sensus Ekonomi 2016 bisa menggambarkan potensi ekonomi Indonesia, mendukung program pemerintah yang sedang mendorong peningkatan para pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar. TEMPO/Subekti
Seorang pembeli milih sayuran di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, 5 Mei 2016. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan data Sensus Ekonomi 2016 bisa menggambarkan potensi ekonomi Indonesia, mendukung program pemerintah yang sedang mendorong peningkatan para pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) sedang bersiap menjelang hajatan besar setiap 10 tahunnya, yakni Sensus Penduduk 2020. Dalam sensus itu, akan dihitung jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan rasio ketergantungan.

"Sensus 2010 BPS menggunakan 43 variabel dan bersama demografer membuat proyeksi penduduk Indonesia hingga 2035, (sementara) sensus penduduk 2020 untuk proyeksi hingga 2045," ujar Kepala BPS Suhariyanto saat jumpa wartawan di gedung BPS Pusat, Jakarta Pusat, Selasa, 14 November 2017.

Simak: BPS Petakan Bisnis Online di Sensus Ekonomi

Ia menjelaskan, sensus penduduk tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga hampir di semua negara. Karena itu, untuk memaksimalkan sensus penduduk mendatang, BPS mengundang dua pembicara dari Australia dan Thailand untuk berbagi pengalaman.

Suhariyanto menjelaskan, sejauh ini, data kependudukan dikelola dua instansi, yakni BPS serta Kementerian Dalam Negeri untuk keperluan kartu tanda penduduk elektronik. Namun kedua instansi tersebut menggunakan metode yang berbeda.

"BPS menggunakan konsep de facto. Jadi, kalau ada warga pendatang yang tinggal di satu daerah lebih dari enam bulan, warga pendatang itu akan dihitung kependudukannya sebagai warga di mana dia tinggal saat itu, meskipun bukan ber-KTP di sana," ujarnya.

Sedangkan Kementerian menggunakan konsep de jure. Di mana pun warga itu tinggal, tetap akan didata berdasarkan asal daerahnya. Untuk mengatasi perbedaan konsep tersebut, pada sensus penduduk mendatang, BPS akan melakukan sinkronisasi dengan Kementerian agar data penyebaran penduduk bisa lebih komprehensif dan lengkap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sinkronisasi baru terjadi di sensus 2020 nanti. Sebab, saat sensus 2010, e-KTP belum ada," ucapnya.

Mengenai alokasi anggaran untuk sensus penduduk 2020 mendatang, Suhariyanto belum bisa memastikan jumlahnya. Namun, berkaca dari sensus sebelumnya, dnma yang digunakan tidak kurang dari Rp 3 triliun. Suhariyanto mengaku BPS akan berusaha mengoptimalkan penggunaan anggaran dana sensus penduduk 2020.

"Sensus nanti kan pakai sistem CEPI, jadi pakai tablet. Nanti kami akan lihat lagi lebih efisien mana anggarannya, pakai tablet atau menggunakan formulir," tuturnya.

Suhariyanto menegaskan Sensus Penduduk 2020 akan dilakukan setransparan mungkin. Ke depan, pihaknya akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk meminta masukan mengenai metode yang digunakan dalam sensus tersebut.

M. JULNIS FIRMANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPS Sebut NTP Juli Naik Tinggi, Meningkat Signifikan Sejak 2021

1 Agustus 2023

BPS Sebut NTP Juli Naik Tinggi, Meningkat Signifikan Sejak 2021

Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,34 persen.


BPS: Upah Buruh Naik 1,08 Persen

5 Mei 2023

Puluhan ribu massa aksi memadati kawasan Patung Kuda saat memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta, Senin 1 Mei 2023. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. Tempo/Reyhan
BPS: Upah Buruh Naik 1,08 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh per bulan pada Februari 2023 naik sebesar 1,08 persen dibanding Februari 2022.


BPS: Harga Gabah dan Beras Petani Merosot saat Panen Raya

3 April 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan selfie bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sumber Biro Pers Istana Kepresidenan
BPS: Harga Gabah dan Beras Petani Merosot saat Panen Raya

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan harga gabah dan beras di petani terus menurun di masa panen raya.


Laju Inflasi Maret Mencapai 4,97 Persen, Makanan dan Tembakau Penyumbang Terbesar

3 April 2023

Pengunjung tengah membeli kebutuhan sehari hari di Transmart Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 2 Januari 2023. Margo menuturkan komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan, antara lain kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan dari makanan minuman dan tembakau. Tempo/Tony Hartawan
Laju Inflasi Maret Mencapai 4,97 Persen, Makanan dan Tembakau Penyumbang Terbesar

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan laju inflasi pada Maret 2023 sebesar 4,97 persen. Makanan, minuman, dan tembakau penyumbang terbesar.


HKTI Minta Semua Pihak Gunakan Data BPS

23 Maret 2023

HKTI Minta Semua Pihak Gunakan Data BPS

BPS adalah satu-satunya lembaga data yang bertanggung jawab langsung terhadap ketersediaan data.


Serikat Petani Indonesia Dukung Data Produksi Beras Milik BPS

21 Maret 2023

Serikat Petani Indonesia Dukung Data Produksi Beras Milik BPS

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mendukung data produksi beras yang selama ini dikeluarkan Badan Pusat Statistik.


BPS: Kinerja Ekspor Turun 6,36 Persen

15 Februari 2023

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
BPS: Kinerja Ekspor Turun 6,36 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis capaian ekspor Indonesia pada Januari 2023 turun 6,36 persen dibanding Desember 2022.


3 Rekomendasi BPS buat Hapus Kemiskinan Ekstrem DKI Jakarta yang Berjumlah 95.668 Orang

30 Januari 2023

Potrait kehidupan di kp. Dao, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis, 10 Maret 2022. Dengan adanya Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) wakil gubernur DKI Ahmad Riza Patria berharap dapat menurunkan tingkat kemiskinan di jakarta secara efektif. TEMPO/ Febri Angga Palguna
3 Rekomendasi BPS buat Hapus Kemiskinan Ekstrem DKI Jakarta yang Berjumlah 95.668 Orang

BPS DKI Jakarta Suryana menuturkan pihaknya memberi tiga rekomendasi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di Jakarta.


10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

20 Januari 2023

Foto udara suasana lalu lintas dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pinisi, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Menurut data dari perusahaan konsultasi global untuk real estate, pariwisata, dan pembangunan ekonomi, Resonance Consultancy, Jakarta berada di peringkat ke-89 terbaik di dunia tahun 2023 atau 'World's Best Cities' 2023. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

Daftar provinsi tajir di Indonesia berdasarkan APBD 2021, urutan pertama adalah DKI Jakarta


BPS Apresiasi Pemerintah Mampu Jaga Harga Pangan Stabil

8 Desember 2022

Pekerja mtengah istirahat usai membongkar truk bermuatan beras di gudang Bulog Gedebage, Bandung, Jawa Barat, 31 Maret 2022. Bulog menjamin stok beras, telur, dan gula pasir, aman untuk Ramadan dan Lebaran. TEMPO/Prima Mulia
BPS Apresiasi Pemerintah Mampu Jaga Harga Pangan Stabil

BPS menyarankan pemerintah sediakan gudang untuk menampung berbagai komoditas saat panen raya.