Sabtu, 15 Desember 2018

Sensus Penduduk 2020, BPS Siapkan Dana Triliunan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pembeli milih sayuran di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, 5 Mei 2016. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan data Sensus Ekonomi 2016 bisa menggambarkan potensi ekonomi Indonesia, mendukung program pemerintah yang sedang mendorong peningkatan para pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar. TEMPO/Subekti

    Seorang pembeli milih sayuran di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, 5 Mei 2016. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan data Sensus Ekonomi 2016 bisa menggambarkan potensi ekonomi Indonesia, mendukung program pemerintah yang sedang mendorong peningkatan para pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) sedang bersiap menjelang hajatan besar setiap 10 tahunnya, yakni Sensus Penduduk 2020. Dalam sensus itu, akan dihitung jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan rasio ketergantungan.

    "Sensus 2010 BPS menggunakan 43 variabel dan bersama demografer membuat proyeksi penduduk Indonesia hingga 2035, (sementara) sensus penduduk 2020 untuk proyeksi hingga 2045," ujar Kepala BPS Suhariyanto saat jumpa wartawan di gedung BPS Pusat, Jakarta Pusat, Selasa, 14 November 2017.

    Simak: BPS Petakan Bisnis Online di Sensus Ekonomi

    Ia menjelaskan, sensus penduduk tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga hampir di semua negara. Karena itu, untuk memaksimalkan sensus penduduk mendatang, BPS mengundang dua pembicara dari Australia dan Thailand untuk berbagi pengalaman.

    Suhariyanto menjelaskan, sejauh ini, data kependudukan dikelola dua instansi, yakni BPS serta Kementerian Dalam Negeri untuk keperluan kartu tanda penduduk elektronik. Namun kedua instansi tersebut menggunakan metode yang berbeda.

    "BPS menggunakan konsep de facto. Jadi, kalau ada warga pendatang yang tinggal di satu daerah lebih dari enam bulan, warga pendatang itu akan dihitung kependudukannya sebagai warga di mana dia tinggal saat itu, meskipun bukan ber-KTP di sana," ujarnya.

    Sedangkan Kementerian menggunakan konsep de jure. Di mana pun warga itu tinggal, tetap akan didata berdasarkan asal daerahnya. Untuk mengatasi perbedaan konsep tersebut, pada sensus penduduk mendatang, BPS akan melakukan sinkronisasi dengan Kementerian agar data penyebaran penduduk bisa lebih komprehensif dan lengkap.

    "Sinkronisasi baru terjadi di sensus 2020 nanti. Sebab, saat sensus 2010, e-KTP belum ada," ucapnya.

    Mengenai alokasi anggaran untuk sensus penduduk 2020 mendatang, Suhariyanto belum bisa memastikan jumlahnya. Namun, berkaca dari sensus sebelumnya, dnma yang digunakan tidak kurang dari Rp 3 triliun. Suhariyanto mengaku BPS akan berusaha mengoptimalkan penggunaan anggaran dana sensus penduduk 2020.

    "Sensus nanti kan pakai sistem CEPI, jadi pakai tablet. Nanti kami akan lihat lagi lebih efisien mana anggarannya, pakai tablet atau menggunakan formulir," tuturnya.

    Suhariyanto menegaskan Sensus Penduduk 2020 akan dilakukan setransparan mungkin. Ke depan, pihaknya akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk meminta masukan mengenai metode yang digunakan dalam sensus tersebut.

    M. JULNIS FIRMANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penyerangan Polsek Ciracas Diduga Ada Konflik TNI dan Juru Parkir

    Mabes Polri akan mengusut penyerangan Polsek Ciracas yang terjadi pada Rabu, 12 Desember 2018 dini hari. Diduga buntut konflik TNI dengan juru parkir.