Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kadin Usul Hapus PPN agar Daya Beli Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Pengunjung melintas di depan pertokoan yang memberikan diskon dalam gelaran Midnight Sale di Mall Taman Anggrek, Jakarta, 17 Juni 2017. TEMPO/Fajar Januarta
Pengunjung melintas di depan pertokoan yang memberikan diskon dalam gelaran Midnight Sale di Mall Taman Anggrek, Jakarta, 17 Juni 2017. TEMPO/Fajar Januarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih mempertimbangkan perihal penghapusan PPN (pajak pertambahan nilai) untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Ia mengaku menerima banyak sekali usulan. Salah satunya dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Banyak sekali usul Kadin tentang solusi untuk meningkatkan konfiden, investasi, dan konsumen. Kami mempelajari usulan tersebut," ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 10 November 2017.

Baca juga: 2018, Kadin Prediksi Orang Makin Malas Berbelanja 

Sebelumnya, Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pemerintah perlu waspada atas makin turunnya konsumsi masyarakat. Menurut dia, daya beli menurun itu sejalan dengan masuknya tahun politik 2018. Ia mengatakan pembebasan PPN kepada masyarakat pada rentang waktu tertentu dapat menstimulus orang berbelanja.

Kadin telah meminta pemerintah membebaskan PPN 10 persen atas transaksi belanja konsumen selama 1-2 minggu. "Kebijakan itu yang perlu dilihat lagi. Saya yakin orang akan banyak belanja," ujar Rosan, Rabu, 8 November 2017.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih mengkaji usul tersebut. Menurut dia, jika memang telah dialokasikan dalam APBN, pemerintah akan melakukan pembebasan PPN. Namun, jika itu bersifat menghilangkan PPN, kata dia, akan dipelajari dahulu peraturannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ada pelambatan dalam pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga di kuartal ketiga 2017. Pada kuartal tersebut, tingkat konsumsi rumah tangga tumbuh di 4,93 persen. Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini juga melemah dari bulan sebelumnya.

Indeks Kondisi Ekonomi Oktober 2017 tercatat sebesar 107,6, turun 2,7 poin dari September 2017. Hal itu terjadi karena menurunnya semua komponen pembentuk indeks tersebut. Indeks ketersediaan lapangan kerja menurun 5,8 poin menjadi 98,2 pada Oktober 2017. Penurunan terjadi pada semua kelompok tingkat pendidikan responden, yang terdalam terjadi pada responden berpendidikan S-2/S-3 dan SMA.

Indeks penghasilan konsumen juga turun sebesar 0,1 dari bulan sebelumnya menjadi 114,5. Penurunan penghasilan terutama terjadi pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran Rp 1 juta-Rp 3 juta per bulan. Penghapusan PPN diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat.

RIANI SANUSI PUTRI | YY

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Sri Mulyani Teken Aturan Anggaran Mobil Listrik Pejabat, Apa Dampaknya Bagi Industri?

2 hari lalu

Ilustrasi pengisian daya mobil listrik. shutterstock.com
Sri Mulyani Teken Aturan Anggaran Mobil Listrik Pejabat, Apa Dampaknya Bagi Industri?

Bos Indika Energy Arsjad Rasjid membeberkan dampak dari PMK Nomor 49 Tahun 2023 soal anggaran mobil listrik para pejabat eselon I dan II PNS.


Sri Mulyani Atur Anggaran Kendaraan Listrik Pejabat, Begini Respons Pelaku Industri

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Atur Anggaran Kendaraan Listrik Pejabat, Begini Respons Pelaku Industri

PMK Nomor 49 Tahun 2023 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 mengatur standar biaya masukan untuk pengadaan kendaraan listrik para pejabat. Bagaimana respons pelaku industri kendaraan listrik?


Presiden Iran Akhiri Kunjungan Indonesia: Bertemu Kadin, Salat di Masjid Istiqlal

5 hari lalu

Presiden Ebrahim Raisi setelah menghadiri pertemuan Business to Business Iran-Indonesia di Kempinski Hotel, Jakarta, Rabu, 24 Meo 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden Iran Akhiri Kunjungan Indonesia: Bertemu Kadin, Salat di Masjid Istiqlal

Di hari keduanya di Jakarta, Presiden Iran Ebrahim Raisi menghadiri pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, hingga mengunjungi Masjid Istiqlal.


Realisasi Investasi di IKN Lambat, Deputi Otorita IKN Contohkan BSD dan Jababeka Butuh Puluhan Tahun

5 hari lalu

Lokasi pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kalimantan, Kamis 23 Februari 2023. TEMPO/Subekti.
Realisasi Investasi di IKN Lambat, Deputi Otorita IKN Contohkan BSD dan Jababeka Butuh Puluhan Tahun

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono buka suara soal sentimen pergantian presiden yang diduga membuat investor ragu menanamkan modal di IKN.


Bos Kadin Blak-blakan Soal Realisasi Investasi di IKN Lambat, karena Menjelang Pemilu?

5 hari lalu

Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), Arsjad Rasjid, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/5/2023). (ANTARA/Muhammad Heriyanto)
Bos Kadin Blak-blakan Soal Realisasi Investasi di IKN Lambat, karena Menjelang Pemilu?

Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid blak-blakan soal lambatnya realisasi investasi di IKN Nusantara. Benarkah karena menjelang pemilu?


KTT ASEAN, Ketum Kadin Beberkan Langkah Wujudkan ASEAN jadi Pusat Ekonomi Dunia

21 hari lalu

Delegasi ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) dipimpin oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid (keenam dari kiri), saat roadshow ke Vietnam pada 12-14 Maret 2023. (ANTARA/ HO/Kadin Indonesia)
KTT ASEAN, Ketum Kadin Beberkan Langkah Wujudkan ASEAN jadi Pusat Ekonomi Dunia

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan berbagai cara untuk mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia.


Buruh Ancam Mogok Nasional, Begini Tanggapan Waketum Kadin

25 hari lalu

Massa buruh menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Menurut Said Iqbal, ancaman mogok nasional bakal digelar pada pertengahan Desember 2022 yang diikuti oleh 3 hingga 5 juta buruh. TEMPO/Martin Yoga
Buruh Ancam Mogok Nasional, Begini Tanggapan Waketum Kadin

Waketum Kadin Adi Mahfudz mengatakan tidak khawatir dengan ancaman serikat buruh/pekerja untuk mogok kerja nasional.


Buruh Soroti Upah Murah, Kadin: Tidak Ada Niat Pengusaha Menggaji Pekerja Serendah-rendahnya

26 hari lalu

Ilustrasi Bantuan Subsidi Upah. shutterstock.com
Buruh Soroti Upah Murah, Kadin: Tidak Ada Niat Pengusaha Menggaji Pekerja Serendah-rendahnya

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz mengatakan upah harus menyesuaikan kondisi perekonomian, perusahaan, dan bisnis yang ada.


Platform Kadin for Naker Diresmikan, Presiden Serikat Buruh: Warna Lain dari Hubungan Industrial

28 hari lalu

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid (tengah, baju putih) menghadiri peluncuran platform Kadin for Naker di Jakarta, Minggu (30 April 2023). (ANTARA/HO-Kadin Indonesia/uyu)
Platform Kadin for Naker Diresmikan, Presiden Serikat Buruh: Warna Lain dari Hubungan Industrial

Kadin dan Pijar Foundation bekerja sama dengan serikat buruh meluncurkan platform pelatihan digital tenaga kerja Kadin for Naker. Apa tujuannya?


Kadin for Naker Diresmikan, Presiden Serikat Pekerja: Jadi Sejarah, Kadin Mengundang Buruh

28 hari lalu

Ilustrasi peningkatan kualitas tenaga kerja dari lulusan SMK dan Pendidikan Vokasi. Foto: freepik
Kadin for Naker Diresmikan, Presiden Serikat Pekerja: Jadi Sejarah, Kadin Mengundang Buruh

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa diresmikannya Kadin for Naker menjadi sejarah baru di mana Kadin mengundang serikat buruh.