Pemberantasan Kekerasan Salah Satu Ukuran Keberhasilan Pembangunan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak yang bersekolah, berapa banyak yang mendapat pekerjaan, tapi juga berapa banyak angka kekerasan bisa tertangani dengan baik oleh pemerintah.

    Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak yang bersekolah, berapa banyak yang mendapat pekerjaan, tapi juga berapa banyak angka kekerasan bisa tertangani dengan baik oleh pemerintah.

    INFO JABAR - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Provinsi Jawa Barat (Jabar) Netty Prasetiyani Heryawan menuturkan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini dikatakan Netty di Bandung, Selasa 7 November 2017.

    “Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak yang bersekolah, berapa banyak yang mendapat pekerjaan, tetapi juga berapa banyak angka kekerasan bisa tertangani dengan baik oleh pemerintah, yang diwakili oleh P2TP2A di setiap kota, kabupaten, maupun di provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

    Netty menuturkan hal itu terkait digelarnya ekpose untuk mengevaluasi kinerja P2TP2A di kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Hasil evaluasi tim penilai menunjukkan tak satu pun P2TPA2 kabupaten dan kota masuk dalam Cluster Prima, tingkat kinerja tertinggi.

    Hasil evaluasi tersebut menunjukkan komitmen kepala daerah belum merata. Belum semua kepala daerah memiliki perspektif yang utuh tentang pembangunan partisipatif.

    Menurut Netty, kepala daerah yang berkomitmen tinggi pasti melibatkan berbagai unsur masyarakat dan seluruh stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, termasuk P2TP2A.

    Evalusai P2TP2A kabupaten/kota dinilai oleh tiga orang juri yakni Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Provinsi Jawa Barat Dudi Damhudi, Wakil Ketua P2TP2A Jawa Barat Nenny Kencanawati, dan Sosiolog Bina Hayati.

    Dalam mengevaluasi kinerja P2TP2A tim juri tidak hanya mengacu pada paparan atau presentasi. Sebelumnya mereka melakukan verifikasi, meninjau setiap P2TP2A beserta sarana prasarana yang mereka miliki. Hasil evaluasi mengelompokkan seluruh P2TP2A menjadi lima cluster sesuai tingkat kinerjanya, yakni Cluster Rintisan sebagai cluster paling awal, Cluster Tumbuh, Cluster Berkembang, Cluster Maju, serta Cluster Prima yang paling tinggi.

    Terkait belum adanya P2TP2A yang masuk Cluster Prima, Nenny berharap ekspose ini dapat menjadi pelecut motivasi seluruh Kabupaten/Kota dalam memperkuat keberadaan P2TP2A.

    Satu-satunya daerah yang termasuk dalam Cluster Rintisan yaitu Kabupaten Pangandaran. Sedangkan yang masuk kategori Cluster Tumbuh yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cimahi. Kota Sukabumi masuk dalam Cluster Berkembang bersama 14 Kabupaten/Kota lainnya yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung.

    Tujuh Kabupaten/Kota lain masuk Cluster Maju, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kota Cirebon.

    Netty menganugerahkan penghargaan khusus kepada Ketua P2TP2A Kabupaten Sukabumi Yani Jatnika Hamami, sebagai Ketua P2TP2A paling kooperatif. Penghargaan khusus bagi P2TP2A paling koordinatif diberikan kepada Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bogor. 

    Penghargaan P2TP2A paling responsive diberikan kepada Kota Sukabumi dan Kabupaten Garut. Sedangkan penghargaan untuk P2TP2A paling kreatif diserahkan kepada Kabupaten Cianjur dan Kota Cirebon. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe