BNI: Bunga Kredit Segmen Menengah Masih Tinggi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga membawa uang yang baru ditukarkan di loket mobil kas keliling milik Bank BNI, di Semarang, 6 Juni 2017. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Tengah menyiapkan uang tunai sebesar Rp 19,5 triliun untuk keperluan penukaran uang baru. ANTARA/R. Rekotomo

    Seorang warga membawa uang yang baru ditukarkan di loket mobil kas keliling milik Bank BNI, di Semarang, 6 Juni 2017. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Tengah menyiapkan uang tunai sebesar Rp 19,5 triliun untuk keperluan penukaran uang baru. ANTARA/R. Rekotomo

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyatakan bunga kredit di sejumlah segmen sudah mencapai satu digit. Namun bunga kredit segmen menengah belum mampu mencapai besaran satu digit.

    Direktur Bisnis Menengah BNI Putrama Wahyu Setiawan mengatakan bunga kredit segmen menengah belum satu digit karena faktor risiko. "Meski begitu, sekarang sudah mulai mengarah turun," kata Putra di kantornya, Jakarta, Rabu, 8 November 2017.

    Bunga kredit turun dari 13-13,5 persen menjadi 11-12 persen. Rasio non-performing loan (NPL) segmen tersebut sekitar 3 persen. BNI menargetkan rasionya bisa mencapai di bawah 3 persen tahun depan.

    Perbankan mendapat ruang untuk menurunkan suku bunga kredit setelah Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuannya menjadi 4,25 persen. Lembaga Penjamin Simpanan pun sudah menurunkan suku bunga penjaminannya.

    Namun, Putra mengatakan, bunga kredit tak bisa serta-merta turun. Perusahaan harus memastikan laba perusahaan tak terkoreksi.

    Putra menuturkan BNI mencoba menurunkan kredit dan menjaga laba dengan beberapa upaya. Salah satunya meningkatkan fee-based income. BNI juga akan mengandalkan pendapatan dari program payroll karyawan dan trade finance.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.