TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi petani di Kecamatan Dungus, Madiun, Jawa Timur, hari ini, Senin, 6 November 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan kunjungan ini merupakan kelanjutan dari realisasi program hutan sosial di Pulau Jawa.
"Presiden dijadwalkan menyerahkan surat keputusan pemanfaatan hutan kawasan hutan negara," kata Menteri Siti dalam siaran pers yang diterima Tempo, Ahad, 5 November 2017. Surat keputusan itu merupakan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dengan adanya surat itu, pemerintah memberi kepastian hukum kepada petani untuk mengelola lahan.
Baca Juga:
Baca: Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menyerahkan surat keputusan izin pemanfaatan hutan sosial seluas 1.890 hektare kepada warga di Boyolali dan Kabupaten Pemalang. Sebanyak 1.685 kepala keluarga menerima lahan tersebut untuk dikelola. Presiden berpesan agar lahan itu dimanfaatkan betul dengan ditanami pohon atau tanaman. "Jangan sampai lahannya nganggur. Saya akan cek nanti dimanfaatkan tidak," ucap Jokowi Sabtu lalu.
Menteri Siti menyatakan di tahap pertama ada 10 kabupaten yang akan menerima SK pemanfaatan hutan kawasan. Setelah Boyolali, Bekasi, dan Karawang, ada Probolinggo, Jember, Lumajang, Tuban, Tulungagung. Lalu ada Pemalang, Boyolali, dan Madiun. Khususnya Madiun, ucapnya, total area yang diberikan 9.550 hektare lahan. Lahan itu akan diserahkan ke 5.915 kepala keluarga.
Baca Juga:
Realisasi dari pemanfaatan hutan kawasan, lanjut Siti, menunjukkan variasi penggunaan lahan oleh petani. Mereka mengkombinasikan mangrove dengan tambak, jati dengan kopi. Ada juga yang menggabungkan jati atau sengon dengan tembakau, kayu putih dengan jagung, buah-buahan dan pakan ternak. ''Pemanfaatan lahan diharapkan dapat menghasilkan gross product negara," kata Siti.
Selain 10 kabupaten yang sudah dan akan menerima SK pemanfaatan hutan, masih ada sejumlah daerah lainnya yang dijadwalkan akan mendapatkan SK. Mereka adalah Sumedang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Indramayu. Kemudian Sukabumi, Blora, Pati, dan Banjarnegara. Lalu Brebes, Tegal, kendal, Grobogan, Blitar, Banyuwangi. Berikutnya Bojonegoro, Malang, dan Bondowoso. "Rencananya hingga akhir tahun ini akan mencapai 30 kabupaten yang akan ditinjau Presiden Jokowi," ucap Menteri Siti.
