UMP DKI Naik 8,71 Persen, Serikat Buruh Kecewa

Reporter

Editor

Martha Warta

Ketua Harian Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi (Baju Putih) bersama perwakilan organisasi buruh lainnya memprotes UMP DKI yang dianggap terlalu rendah, di kantornya, Jumat, 3 November 2017. Tempo/M. Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menyatakan kecewa atas keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen atau menjadi Rp 3.648.035.

"Kami kecewa dengan Gubernur DKI Jakarta yang tidak berani menetapkan upah minimum berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003," kata Rusdi kepada para wartawan di Jakarta, Jumat, 3 November 2017.

Baginya, keputusan Gubernur DKI tersebut tidak sesuai dengan isi dari UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa upah minimum harus ditentukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

Rusdi mengungkapkan, hasil survei KHL yang telah diputuskan oleh Dewan Pengupahan telah menghasilkan perhitungan gaji sebesar Rp 3.603.531 per bulan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak di DKI Jakarta. Menurut Rusdi, hitungan tersebut telah disetujui oleh serikat buruh dan pemerintah. "Namun pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi di tahun depan tidak pernah dihitung," kata Rusdi.

Untuk itu, Rusdi berharap kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan UMP 2018 berdasarkan hasil survei KHL tersebut dengan memperhitungkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Apabila ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka muncullah angka Rp 3.917.398. Seharusnya Gubernur DKI menetapkan UMP 2018 sebesar itu," ujarnya.

Baca: Kecewa UMP DKI 2018, Ribuan Buruh Akan Demo Istana dan Balai Kota

Rusdi menambahkan, isi Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 yang menjadi dasar hukum bagi penentuan kenaikan UMP 2018 bertentangan dengan isi dari UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Merujuk pada sikap Komisi IX DPR RI, Rusdi menyatakan bahwa PP No. 78 tersebut tidak mendukung kepentingan para buruh.

Untuk itu, Rusdi mengatakan, KSPI beserta serikat buruh lain berencana untuk menggelar aksi di Istana Negara pada 10 November mendatang untuk meminta Presiden Joko Widodo agar mencabut PP No. 78 tahun 2015 yang dinilai lebih menguntungkan para pengusaha. Rusdi mengatakan bahwa aksi tersebut setidaknya akan diikuti oleh 20.000 buruh dari Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten.

"Kami juga akan turut mengundang buruh dari Jateng dan Jatim untuk ikut serta dalam aksi ini," ujarnya.

ERLANGGA DEWANTO|MWS






Aliansi Aksi Sejuta Buruh Mendesak 3 Tuntutan Soal Perpu Cipta Kerja di Depan Gedung DPR, Apa Saja?

29 hari lalu

Aliansi Aksi Sejuta Buruh Mendesak 3 Tuntutan Soal Perpu Cipta Kerja di Depan Gedung DPR, Apa Saja?

Aliansi Aksi Sejuta Buruh menilai penerbitan Perpu Cipta Kerja adalah bentuk pembangkangan, pengkhianatan, dan konstitusi.


Terpopuler Bisnis: Jetstar Dilarang Mendarat di Bali, Partai Buruh Tak Percaya DPR

33 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Jetstar Dilarang Mendarat di Bali, Partai Buruh Tak Percaya DPR

Jetstar dikabarkan dilarang mendarat ke Pulau Dewata karena tanpa persetujuan penerbangan atau flight approval.


Buruh Akan Menolak Perpu Cipta Kerja bila Isinya Tak Sesuai Harapan

34 hari lalu

Buruh Akan Menolak Perpu Cipta Kerja bila Isinya Tak Sesuai Harapan

Partai Buruh dan serikat pekerja sejatinya menilai keputusan Jokowi mengeluarkan Perpu Cipta Kerja adalah kebijakan yang baik.


Jokowi Terbitkan Perpu Cipta Kerja, Ini Tanggapan Serikat Buruh

35 hari lalu

Jokowi Terbitkan Perpu Cipta Kerja, Ini Tanggapan Serikat Buruh

Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh menyikapi ditekennya Perpu Cipta Kerja.


Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Profil dan Sejarah Partai Buruh

50 hari lalu

Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Profil dan Sejarah Partai Buruh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 17 partai politik peserta Pemilu 2024 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Keputusan ini disampaikan usai KPU dari 34 provinsi memaparkan hasil verifikasi administrasi dan faktual terhadap parpol calon peserta Pemilu.


Besok 2.000 Buruh Akan Demo di Istana Negara, Tuntut soal KUHP hingga Upah Murah

56 hari lalu

Besok 2.000 Buruh Akan Demo di Istana Negara, Tuntut soal KUHP hingga Upah Murah

Demo buruh akan berlangsung pukul 09.00 WIB. Demo dilanjutkan dengan long march di depan Istana Negara.


Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

29 November 2022

Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

Sebelumnya, 33 gubernur telah mematok kenaikan UMP 2023 yang berlaku mulai 1 Januari. Banten, misalnya, menetapkan UMP pada 2023 naik 6,4 persen.


Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023

21 November 2022

Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023

Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai aturan baru ihwal penetapan upah minimum menimbulkan kebingungan.


Ekonom Nilai Pengusaha Bisa Untung Jika Naikkan Upah Buruh di Atas Inflasi

26 Oktober 2022

Ekonom Nilai Pengusaha Bisa Untung Jika Naikkan Upah Buruh di Atas Inflasi

Bhima melihat tingkat kenaikan upah buruh di atas presentase inflasi bisa menjadi formulasi perhitungan upah yang tepat.


Kembali Demo, Serikat Buruh Tolak PHK di Masa Resesi

12 Oktober 2022

Kembali Demo, Serikat Buruh Tolak PHK di Masa Resesi

Selain menolak PHK, buruh juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan tolak omnibuslaw UU Cipta Kerja.