Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Genjot Kemudahan Berbisnis, LIPI: Kembangkan Pelabuhan Timur RI

image-gnews
Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara. ANTARA/Basrul Haq
Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara. ANTARA/Basrul Haq
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Maxensius Tri Sambodo, mengatakan, untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, pemerintah juga harus mengembangkan pelabuhan di kawasan Indonesia timur. "Pertama, kembangkan pelabuhan di Manado karena itu menjadi pintu di kawasan timur. Kemudian di Medan," kata Maxensius saat dihubungi Tempo, Rabu, 1 November 2017.

Maxensius menyebut peningkatan pelayanan pelabuhan di kawasan timur itu harus setingkat dengan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok. Sehingga tidak terjadi penyumbatan-penyumbatan distribusi, yang pada akhirnya menyulitkan proses perdagangan dan investasi.

Baca: Kemudahan Berbisnis di Indonesia Naik ke Peringkat 72

Dengan dibenahinya pelabuhan di kawasan timur itu, Maxensius memperkirakan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia atau ease of doing business bakal naik dari posisi sekarang di peringkat ke-72. Pada tahun sebelumnya, Indonesia berada di peringkat ke-91.

Menurut laporan Bank Dunia yang dirilis pada Rabu, 1 November 2017, Indonesia memperoleh skor 66,47 dalam kemudahan menjalankan bisnis, naik dari tahun sebelumnya dengan skor 64,22. Kenaikan peringkat Indonesia, menurut Bank Dunia, dicapai berkat reformasi pada tujuh sektor perekonomian, yakni penurunan biaya memulai usaha dari 19,4 persen menjadi 10,9 persen pendapatan per kapita dan penurunan biaya sambungan listrik dari 357 menjadi 276 persen dari pendapatan per kapita.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Faktor lain naiknya peringkat Indonesia adalah kemudahan akses perkreditan melalui pembentukan biro kredit baru dan kemudahan perdagangan lintas negara melalui penerapan sistem penagihan elektronik untuk pajak, bea cukai, dan pendapatan bukan pajak. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya waktu impor dari 133 jam menjadi 119 jam.

Selain itu, pengurangan pajak transfer, yang membuat pendaftaran properti menjadi lebih murah 2,5 persen dibanding nilai properti tahun lalu, telah mendongkrak posisi Indonesia ke peringkat ke-72.

Lebih jauh, Maxensius menyoroti masalah dwelling time yang masih perlu menjadi prioritas pemerintah. "Kalau kita bicara pelabuhan, tidak hanya Tanjung Priok dan Tanjung Perak, tapi juga bagaimana handling di pelabuhan-pelabuhan lain juga bisa semakin baik," katanya. "Bagus di Jakarta juga harus didukung keandalan di pelabuhan-pelabuhan lain, supaya gayung bersambut satu sama lain."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Skandal Bank Dunia, Jubir Luhut Bantah EODB jadi Alasan Penyusunan Omnibus Law

18 September 2021

Kapal pengangkurt peti kemas bersiap untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 1 September 2021. Pertumbuhan ekonomi diikuti inflasi yang masih relatif terjaga di kisaran 1,5 persen; konsumsi masyarakat yang tumbuh 5,9 persen. Tempo/Tony Hartawan
Skandal Bank Dunia, Jubir Luhut Bantah EODB jadi Alasan Penyusunan Omnibus Law

Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, merespons ditemukannya skandal Ease of Doing Business (EODB) Bank Dunia.


Ada Skandal EODB, Pemerintah Diminta Ubah Acuan Keberhasilan Iklim Investasi

18 September 2021

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menerima kunjungan perusahaan teknologi asal Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Group 42 (G42). ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Ada Skandal EODB, Pemerintah Diminta Ubah Acuan Keberhasilan Iklim Investasi

Bhima Yudhistira meminta pemerintah mengubah indikator target keberhasilan investasi pasca-terkuaknya skandal EODB.


Bank Dunia Setop Laporan Kemudahan Berusaha Akibat Skandal, Bahlil: Ya, Gitu Deh

17 September 2021

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bank Dunia Setop Laporan Kemudahan Berusaha Akibat Skandal, Bahlil: Ya, Gitu Deh

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi penghentian laporan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) oleh Bank Dunia.


Eks Bos Bank Dunia Diduga Tekan Staf untuk Naikkan Peringkat Cina

17 September 2021

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva pada konferensi pers pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank World Bank's 2019 Annual Fall Meetings di Washington, AS, 17 Oktober 2019. [REUTERS / Mike Theiler]
Eks Bos Bank Dunia Diduga Tekan Staf untuk Naikkan Peringkat Cina

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva diduga saat menjabat di Bank Dunia menekan staf untuk mengubah peringkat laporan Kemudahan Berbisnis.


Bahlil Yakin Kemudahan Berusaha di RI Naik ke Peringkat 60: Tergantung Lobi-lobi

30 Agustus 2021

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bahlil Yakin Kemudahan Berusaha di RI Naik ke Peringkat 60: Tergantung Lobi-lobi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yakin target kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business bisa naik ke peringkat 60 pada tahun ini.


BPN Jawab Isu Penarikan Sertifikat untuk Diubah jadi Sertifikat Tanah Elektronik

4 Februari 2021

Petugas menunjukkan barang bukti sertifikat palsu dan e-KTP ilegal dalam rilis kasus sindikat mafia tanah di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa sertifikat tanah asli dan palsu, akta kuasa menjual, dan akta PPJB. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
BPN Jawab Isu Penarikan Sertifikat untuk Diubah jadi Sertifikat Tanah Elektronik

BPN menjawab isu penarikan sertifikat tanah asli seiring penerbitan sertifikat tanah elektronik yang ramai dibicarakan belakangan ini.


Ini Sebab Faisal Basri Sebut Omnibus Law Tak Atasi Akar Masalah Utama Investasi

24 Oktober 2020

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Ini Sebab Faisal Basri Sebut Omnibus Law Tak Atasi Akar Masalah Utama Investasi

Faisal Basri mengkritik pemerintah yang berkukuh menggunakan Omnibus Law UU Cipta Karya sebagai alat untuk menarik investasi datang ke Tanah Air.


Survei TMF: Indonesia Jadi Negara Paling Rumit untuk Urusan Bisnis

17 Oktober 2020

Foto areal suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. APBN diharapkan bisa menjadi pendongkrak bagi pertumbuhan ekonomi. Maka program priortas yang masuk dalam pendanaan APBN harus digenjot realisasinya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Survei TMF: Indonesia Jadi Negara Paling Rumit untuk Urusan Bisnis

Indonesia menduduki peringkat pertama negara yang paling rumit untuk urusan bisnis.


Ekonom HSBC: Investor Global Pantau Perkembangan Omnibus Law RI

16 September 2020

Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. TEMPO/Subekti.
Ekonom HSBC: Investor Global Pantau Perkembangan Omnibus Law RI

Chief Economist ASEAN di HSBC Joseph Incalcaterra menyoroti Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang dibahas di DPR.


BKPM Pangkas Izin Usaha, Dongkrak Peringkat Kemudahan Berbisnis

5 Maret 2020

ilustrasi pengusaha (pixabay.com)
BKPM Pangkas Izin Usaha, Dongkrak Peringkat Kemudahan Berbisnis

BKPM memangkas perizinan usaha dari 11 menjadi 3 prosedur saja.