Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2018 Rp 2,6 Juta

image-gnews
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Hariandi Hafid
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Hariandi Hafid
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 2,6 juta. Hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo Nomor 2628/X/2017, yang telah ditandatangani pada 31 Oktober 2017.

"UMP naik Rp 200 ribu dari sebelumnya hanya Rp 2,4 juta tahun 2017 ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan Agustinus Appang, Rabu, 1 November 2017.

Menurut dia, kenaikan UMP 8,71 persen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Karena itu, keputusan tersebut sudah final dan tak bisa direvisi lagi. "Tapi kami tetap bakal melakukan pengawasan," tuturnya.

Lebih lanjut, Agustinus mengungkapkan penetapan UMP tersebut sudah melalui pertimbangan dan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan serta inflasi nasional. Apalagi sebelumnya pemerintah telah meminta pertimbangan melalui dewan pengupahan, pengusaha, dan perwakilan buruh.

Baca: UMP 2018, Apindo Setuju Kenaikan, tapi Khawatir Banyak PHK

"Kami berharap penetapan UMP ini bisa diterima semua pihak. Kami juga membuka ruang berkomunikasi dengan para buruh," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan Yusran IB Hernald mengakui, secara nasional dan regional, pertumbuhan ekonomi memang belum membaik. Karena itu, kenaikan UMP tersebut memberatkan pengusaha. "Seharusnya, kenaikan UMP jangan terlalu tinggi, maksimal Rp 100 ribu," ujarnya. "Idealnya itu Rp 2,5 juta."

Kendati demikian, kata dia, pihaknya tetap akan tunduk dengan hasil keputusan apa pun nanti. Pasalnya, aturan itu sudah memberikan kepastian hukum kepada pengusaha untuk menetapkan cost yang harus dikeluarkan. "Tapi banyak pengusaha yang tak setuju," katanya.

Sekretaris Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan Riswanda mengungkapkan serikat buruh menuntut UMP Rp 3,8 juta karena itu berdasarkan perkembangan inflasi dan survei kebutuhan hidup layak. "Kami berharap pemerintah bisa memperhatikan kesejahteraan buruh," tuturnya.

DIDIT HARIYADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler Metro: Mati Lampu Akibat Gangguan Sutet PLN hingga UMP DKI 2021

2 November 2020

Petugas PDKB (pekerjaan dalam keadaan bertegangan) Area Pela Bandung PLN Unit Transmisi Jawa Bagian Tengah mengibarkan bendera usai melakukan pekerjaan penggantian Isolator pada SUTET di tower 127 Cilegon - Cibinong di Desa Batok, Kab. Bogor, 26 Juli 2016. PLN terus melakukan pembangunan proyek 35.000 MW. Tempo/Tony Hertawan
Terpopuler Metro: Mati Lampu Akibat Gangguan Sutet PLN hingga UMP DKI 2021

Sejumlah wilayah di Jakarta dan Bekasi dilaporkan mati lampu, Ahad siang, 1 November 2020. Penyebabnya adalah gangguan sistem pada gardu induk PLN.


Soal Upah Minimum Provinsi 2021, Ridwan Kamil: Tunggu Kesepakatan

19 Oktober 2020

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melakukan inspeksi dan operasi gabungan di Mall The Park Sawangan, Depok, Jawa Barat, Jumat, 2 Oktober 2020. Ridwan Kamil mulai berkantor di Depok untuk mempermudah proses pemantauan penanganan Covid-19 di wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) sebagai penyumbang terbanyak kasus Covid-19 di Jabar. Depok juga sengaja dipilih karena sekaligus tengah menggelar pilkada serentak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Upah Minimum Provinsi 2021, Ridwan Kamil: Tunggu Kesepakatan

"Saya berdoa, yang penting kesepakatan itu di dapat tanpa ada dinamika-dinamika lagi. Karena kita sudah lelah dengan ini," kata Ridwan Kamil.


Ada Program Wisata Covid-19 di Sulawesi Selatan, Apa Maksudnya?

8 Mei 2020

Suasana Masjid Terapung Amirul Mukminin di Anjungan Pantai Losari yang telah ditutup untuk umum saat matahari tenggelam di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 17 April 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kota Makassar akan diterapkan pada 24 April mendatang. ANTARA
Ada Program Wisata Covid-19 di Sulawesi Selatan, Apa Maksudnya?

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki program bernama Wisata Covid-19. Apa sebenarnya program wisata Covid-19, itu?


Istana Sebut Aturan Upah di Omnibus Law agar Investor Tak Pergi

22 Februari 2020

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Istana Sebut Aturan Upah di Omnibus Law agar Investor Tak Pergi

Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum mengakui formula baru upah minimum dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk menjamin investor tak pergi.


Pemerintah Pastikan Tak Turunkan UMP dalam Omnibus Law

17 Januari 2020

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencanangkan Bulan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Nasional Tahun 2020 sekaligus peringatan 50 tahun  K3 di Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (12/1/2020).
Pemerintah Pastikan Tak Turunkan UMP dalam Omnibus Law

Susiwijono menegaskan keberadaan RUU Omnibus Law tidak akan menghapus atau menurunkan standar upah minimum provinsi (UMP).


Ridwan Kamil Akui 100 Industri Hengkang dari Jabar karena Upah

28 November 2019

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Musyawarah Nasional ke-VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 26 November 2019.
Ridwan Kamil Akui 100 Industri Hengkang dari Jabar karena Upah

Lebih dari 100 perusahaan di Jawa Barat hengkang ke Jawa Tengah karena alasan upah.


Kritik Surat Cinta Ridwan Kamil, Gerindra: Buruh Butuh Aksi Nyata

27 November 2019

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi sambutan pada penyerahan  penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Hotel Hilton, Bandung, Selasa, 19 November 2019). (Foto:Humas Jabar).
Kritik Surat Cinta Ridwan Kamil, Gerindra: Buruh Butuh Aksi Nyata

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Obon Tabroni, mengkritik "surat cinta untuk para buruh tercinta" yang ditulis Ridwan Kamil.


Kadin Usul Kenaikan Upah Minimum Tiap Daerah Dibedakan

22 November 2019

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri
Kadin Usul Kenaikan Upah Minimum Tiap Daerah Dibedakan

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengusulkan agar ke depannya persentase kenaikan upah minimum dibedakan untuk setiap daerah.


Ridwan Kamil Ketok Palu UMK Jabar, Karawang yang Tertinggi

22 November 2019

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memberikan keynote speech dalam US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta pada Kamis, 21 November 2019. (Foto: Yana/Humas Jabar).
Ridwan Kamil Ketok Palu UMK Jabar, Karawang yang Tertinggi

Karawang tercatat memiliki UMK tertinggi di Jawa Barat dengan nilai Rp 4,59 juta dan Kota Banjar terendah dengan angka Rp Rp 1,83 juta.


Sah, UMK 2020 Kota Batam Ditetapkan Rp 4,1 Juta

22 November 2019

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Sah, UMK 2020 Kota Batam Ditetapkan Rp 4,1 Juta

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan UMK Batam sebesar Rp.4.130.279.