Menaker: Majukan SDM Pekerja, Jangan Nomor Duakan Pendidikan Vokasi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menaker di acara simposium

    Menaker di acara simposium "Pendidikan Vokasi (kejuruan), Sistem Ganda yang Berorientasi pada Praktik Peluang bagi Indonesia" di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2017.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri menghimbau kepada masyakat untuk tidak menomorduakan pelatihan dan pendidikan vokasi. Vokasi memiliki peran strategis untuk meningkatkan SDM pekerja Indonesia.

    “Pandangan masyarakat yang masih menganggap pelatihan dan pendidikan vokasi sebagai second class, tidak bergengsi dan tidak keren, harus diubah. Justru dengan vokasi makin mendekatkan calon tenaga kerja dengan pasar kerja. Alumni vokasi sesuai kebutuhan industri, " kata Menaker saat memberikan sambutan pada acara simposium "Pendidikan Vokasi (kejuruan), Sistem Ganda yang Berorientasi pada Praktik Peluang bagi Indonesia" di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa,  31 Oktober 2017.

    Namun, Menteri Hanif mengakui, butuh upaya agar masyarakat tidak menomorduakan vokasi. Salah satunya dengan mempermudah akses dan mutu vokasi yang masih terbatas. Idealnya, di manapun manusia Indonesia berada, harus memperoleh akses pelatihan kerja, vocasional training yang berkualitas. Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya memperbaiki Balai Latihan Kerja. Sektor swasta didorong meperbaiki Lembaga pelatihan Swasta. Kalangan industri diminta membuka akses training center untuk masyarakat umum. Mutu SMK dan  Politeknik juga terus diperbaiki.

    “Jika pelatihan dan pendidikan vokasi terus diperbaiki mutu serta diperluas aksesnya, dengan sendirinya masyarakat akan tertarik dengan vokasi,” ujar Menteri Hanif lebih lanjut.

    Terkait pengembangan vokasi, lanjutnya, Indonesia harus berkaca dari pengalaman Jerman dan negara-negara Skandinavia yang  berhasil melakukan pembangunan ekonomi melalui kontribusi vokasi. Di kawasan tersebut pelatihan dan pendidikan vokasi mampu menggenjot pembangunan ekonomi secara optimal.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hanif menyambut positif langkah kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin)  Indonesia dengan Kadin Jerman dalam pengembangan vokasi yang telah disepakati. 

    Turut hadir dalam acara simposium tersebut Wakil Dubes Jerman untuk Indonesia Hendrik Berkeling, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan publik Raden Pardede, Ketua Apindo Anton J. Supit, Deputi Bidang kordinasi Ekonomi Kreatif Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?