TEMPO.CO, Kupang - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap potensi garam di Nusa Tenggara Timur yang cukup besar, bisa menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi garam. Potensi garam di daerah itu dinilai mampu memenuhi kebutuhan nasional.
"Pak Gubernur akan melihat potensi ini dan menjadikan NTT sebagai provinsi garam," kata Luhut saat berkunjung ke PT Garam Indonesia di Desa Bipolo, Kabupaten Kupang, Senin, 30 Oktober 2017.
Baca juga: Menteri Luhut: 2020 Indonesia Tidak Impor Garam lagi
Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepadanya untuk menyelesaikan masalah swasembada garam pada 2020, sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor garam dari luar negeri. "Kami sudah bicara dengan bupati dan gubernur untuk diselesaikan secara terintegrasi. Semua sudah bisa berjalan, masalah tanah akan segera diselesaikan," katanya.
Di Nusa Tenggara Timur, dia menyebutkan, terdapat 12 kabupaten yang mengelola garam seluas 26 ribu hektare dengan hasil setiap tahunnya mencapai 2,7 juta ton. Jika ditambah dengan potensi garam di Madura, Makassar, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah bisa memenuhi kebutuhan garam nasional. "Kalau begitu hampir tidak perlu impor," katanya.
Kabupaten yang punya potensi garam adalah Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Malaka, Alor, Flores Timur, Lembata, Ende, Nagekeo, Manggarai, Sumba Timur, Sabu Raijua, dan Rote Ndao.
Luhut mengatakan pemerintah telah mengajak masyarakat di Desa Bipolo, Kabupaten Kupang, untuk mengelola garam, karena dinilai secara ekonomis lebih memberikan kesejahteraan. "Menanam padi hanya satu kali produksi setiap tahunnya dengan hasil Rp 7,5 juta, tapi kalau garam bisa hasilkan Rp 30 juta per tahun," ujarnya.
Di Desa Bipolo, dia menambahkan, ditargetkan akan dibangun tambak garam di atas lahan seluas 5.000 hektare. Jika di tempat lain berjalan sesuai rencana, target tidak impor garam pada 2020 bisa terwujud.
