Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Minta LPEI Naikkan Porsi Kredit ke UKM

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menaikkan porsi kredit bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM), yang berorientasi ekspor. "Perbanyak porsi UKM. Sekarang 12 persen, saya minta harus lebih tinggi lagi," ujarnya dalam acara Peringatan Sewindu Indonesia Eximbank di Semarang, Sabtu malam, 28 Oktober 2017.

Per September 2017, pembiayaan yang sudah disalurkan LPEI mencapai Rp 98,83 triliun. Dari total tersebut, Rp 12,01 triliun atau 12,12 persen untuk pembiayaan UKM ekspor. "Penekanan ke UKM harus lebih banyak. Memang itu tidak mudah dan butuh effort," kata  mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Baca: LPEI Tandatangani Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

Peningkatan porsi pembiayaan UKM itu merupakan salah satu catatan yang diberikan Sri Mulyani. Namun ia juga mengapresiasi capaian yang diraih LPEI sejak didirikan delapan tahun lalu. Pada 2009, aset LPEI hanya Rp 11,16 triliun. Per September 2017, aset LPEI telah mencapai Rp 108,67 triliun atau tumbuh hampir 10 kali lipat. Pembiayaan LPEI pada 2009 hanya Rp 9 triliun, tapi kini menjadi Rp 97 triliun.

Dari sisi penjaminan, dari Rp 300 miliar pada 2009 menjadi Rp 8,4 triliun. Sedangkan untuk asuransi, dari tidak ada kini sudah mencapai Rp 10 triliun. "Sudah delapan tahun, apa evaluasi kita? Kalau kita bangga-banggakan volume, pembiayaan, itu satu hal. Saya ingin LPEI semakin fokus dan punya ambisi yang jelas," ucap Sri Mulyani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri Mulyani juga meminta LPEI tidak hanya melakukan diversifikasi produk, tapi juga diversifikasi pelaku usaha yang akan diberikan pembiayaan. Selain itu, ia meminta LPEI harus memiliki pusat kajian kebijakan. "LPEI harus punya pusat policy research. Jadi ada yang bagian mikirin, tidak hanya terima muntahan bola atau konsumen," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Pelaksana III Indonesia LPEI Raharjo Adisusanto mengatakan, secara makroekonomi, Indonesia menunjukkan kondisi perekonomian yang relatif kuat di tengah ekonomi global yang cenderung melambat. Faktor pendukung penguatan ekonomi antara lain kembali naiknya harga-harga komoditas serta reformasi iklim investasi yang berjalan cepat.

"Strategi yang kami gulirkan (untuk) proyeksi kinerja 2017, kami ingin fokus ke peningkatan beberapa sektor dan penyaluran komoditas unggulan pemerintah serta penetrasi di pasar ekspor nontradisional," katanya awal Februari lalu.

Di samping itu, LPEI akan mengembangkan UKM ekspor, bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait. "Kami juga akan mendorong dan mengembangkan UKM dan pembiayaan atas penugasan khusus kepada BUMN (badan usaha milik negara) strategis yang sudah bekerja sama dengan kami," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

10 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

14 jam lalu

LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertemu dengan pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

19 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

19 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

19 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

22 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

23 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM