Aher: Jabar Pelopor Transaksi Bebas Suap

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aher: Jabar Pelopor Transaksi Bebas Suap

    Aher: Jabar Pelopor Transaksi Bebas Suap

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan  melalui aplikasi  e-samsat Jawa Barat menjadi provinsi terdepan dalam hal transaksi tanpa suap. “Pemprov Jabar mempelopori transaksi non tunai, bebas suap,  bebas antri, serta kemudahan pelayanan dan debirokratisasi,” kata Gubernur  di hadapan  para juri Innovative Government Award (IGA) 2017 di Hotel Acacia Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.

    Aher, sapaan akrab Gubernur, juga memaparkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memfasilitasi pemanfaatan aplikasi e-samsat Jabar sebagai rujukan bagi 17 provinsi di Indonesia. Ke -17 provinsi  itu pada 25 November 2016  menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang difasilitasi KPL, untuk mereplikasi aplikasi e-Samsat Jabar.

    Ke-17 provinsi itu  di antaranya Bengkulu, Lampung, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua.

    Program e-samsat (Sistem Manunggal Satu Atap Elektronik) adalah layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara elektronik, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui  ATM . Bank yang bekerja sama yakni Bank BJB, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, dan Bank Permata.

    “Aplikasi ini mampu memutus rantai birokrasi dengan menyelesaikan semua urusan samsat dalam satu transaksi elektronik (cashless). Uniknya, struk ATM sebagai bukti dan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Tanda Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (TBPKB),” kata Aher.

    Kepada para juri, Aher juga memaparkan inovasi dalam pembangunan di Jawa Barat dibagi dalam tiga kategori, yakni Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Produk Sektoral.

    Guberbur menjelaskan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dimaksudkan  untuk  meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. Inovasi Pelayanan Publik dirancang untuk membangun masyarakat yang berdaya saing.  Sedangkan Inovasi Produk sektoral dirancang untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.

    Aher juga menjelaskan secara rinci  lima inovasi di Jawa Barat yang mewakili tiga kategori tadi, salah satunya e-samsat yang disebutnya sebagai pelopor dalam hal transaksi tanpa suap.

    Plt. Kepala Badan Litbang Kemendagri RI Dodi Riyadmadji mengatakan Innovative Government Award(IGA) 2017 dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah agar melakukan inovasi. “Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek,” kata Dodi.

    Menurut dia,  penghargaan akan diberikan kepada pemerintah daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam upaya meningkatan pelayanan publik, peningkatan pembangunan, dan  pemberdayaan masyarakat. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.