TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2018. Penolakan itu disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 25 Oktober 2017.
"Fraksi Gerindra menyatakan tidak menyetujui rancangan APBN 2018 karena target belanja dan pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2018 terlalu rendah," kata anggota Fraksi Gerindra, Wilgo Zainar, saat membacakan pandangan partainya dalam rapat paripurna di DPR, Jakarta, Rabu.
Menurut Wilgo, pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan rata-rata 7 persen. Gerindra memperkirakan ekonomi hanya tumbuh maksimal 5,15 persen pada 2017. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya 5,25 persen.
Pemerintah juga dinilai gagal mengurangi warga miskin dengan penambahan warga miskin hampir 7.000 jiwa. Pemerintah dinilai melakukan pembiaran terhadap masuknya tenaga kerja asing dalam proyek infrastruktur dan investasi lain, khususnya dari Cina.
Baca: Banggar Sepakati APBN 2018 Dibawa ke Sidang Paripurna DPR
Wilgo juga menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 4.000 triliun atau 29,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2017. Jumlah tersebut dinilai berbahaya. "Jika APBN bergantung pada utang, pemerintah tidak mampu meningkatkan pendapatan negara," tuturnya.
Anggota Fraksi Gerindra lainnya, Ramson Siagian, menuturkan pemerintah juga tidak terbuka mengenai pinjaman neto sebesar Rp 414 triliun dalam APBN 2018. "Tidak dijelaskan berapa utang yang jatuh tempo dan bunga utangnya," ujarnya.
Ramson juga menyoroti kebijakan pemerintah mencabut subsidi bagi 22 juta pelanggan listrik 900 volt-ampere (VA). Dia menuturkan sekitar 10 juta di antaranya belum siap mengikuti harga listrik sesuai dengan pasar sehingga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. "Pemerintah seharusnya menyiapkan subsidi atau kebijakan fiskal yang mendukung," ucapnya.
Meski terdapat penolakan dari Gerindra, RUU APBN 2018 tetap disetujui DPR. Pasalnya, ada delapan fraksi yang setuju. Adapun PKS menyetujui RUU APBN 2018 dengan catatan (minderheid nota).
VINDRY FLORENTIN
