Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konsumsi Nasi Tinggi, Anggota DPR Ini Usulkan Sarapan tanpa Nasi

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Aneka potongan buah, sereal dan kacang tersaji dalam semangkuk smoothie spinach yang kaya kalori dan gizi. Smoothie yang biasa hanya dijadikan minuman pelengkap, kini dapt dijadikan menu sarapan sehat untuk keluarga. TEMPO/Dwi Renjani
Aneka potongan buah, sereal dan kacang tersaji dalam semangkuk smoothie spinach yang kaya kalori dan gizi. Smoothie yang biasa hanya dijadikan minuman pelengkap, kini dapt dijadikan menu sarapan sehat untuk keluarga. TEMPO/Dwi Renjani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Vll bidang Pangan DPR RI Herman Khaeron mengusulkan pemerintah membuat program . Menurutnya, jika program itu berjalan pemerintah akan menghemat pasokan beras sebanyak 10 juta ton, dengan asumsi makan sehari tiga kali.

"Sudah saatnya mulai fokus diversifikasi pangan pengganti beras," kata Herman dalam diskusi diversifikasi pangan di Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

Baca juga: Omelet Sayur, Resep Sehat untuk Menunjang Aktivitas Pagi 

Ia menuturkan kebutuhan beras Indonesia per tahusarapan tanpa nasin mencapai 35 juta ton. Sedangkan, cadangan beras nasional mencapai 10 juta ton. "Jika program ini dijalankan Indonesia bisa mempunyai cadangan beras 20 juta ton," ujarnya.

Selain itu, kata dia, seluruh wilayah Indonesia juga bukan penghasil padi. Karena negara kepulauan, pangan Indonesia membutuhkan rantai distribusi yang memakan biaya.

Menurutnya, dengan program diversifikasi pangan, setiap wilayah di Indonesia bisa mengembangkan potensi pangan lokal yang sesuai dengan kekhasan wilayah masing-masing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bahkan pengembangan makanan lokal akan menggerakkan ekonomi baru," ujarnya.

Sejauh ini pemerintah terlihat memaksakan lahan untuk dieksploitasi demi meningkatkan produksi beras. Padahal, banyak pangan lokal seperti jagung, singkong, dan lainnya tidak memerlukan lahan khusus untuk menanamnya. "Bisa memanfaatkan pekarangan untuk menanam singkong, ubi dan jagung."

Deputi Kepala BPPT Bidang Agroindustri dan Bioteknologi Eniya Listiani Dewi mengatakan ketergantungan masyarakat pada konsumsi nasi membuat banyak penyakit seperti diabetes, jantung dan obesitas. "Ketiga penyakit itu yang paling tinggi di Indonesia," ucapnya.

Bahkan, konsumsi beras Indonesia sudah cukup tinggi, yakni dua kali lipat dari Jepang yang juga biasa mengkonsumsi nasi. Konsumsi beras Jepang 50 kg per tahun, sedangkan Indonesia mencapai 114 kg per tahun. "Di Indonesia aneh. Ada orang sakit diabetes dirawat di rumah sakit, diberi makan nasi. Ini sudah salah kaprah." Pengurangan karbohidrat bisa dimulai dengan sarapan tanpa nasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sigit Sosiantomo Prihatin 85,88 Persen Jembatan Rusak di Jalan Nasional

18 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Sigit Sosiantomo Prihatin 85,88 Persen Jembatan Rusak di Jalan Nasional

Kerusakan jembatan di jalan nasional dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran dan keselamatan arus mudik.


DPR akan Rapat dengan TNI Bahas Ledakan Gudang Amunisi Ciangsana

18 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
DPR akan Rapat dengan TNI Bahas Ledakan Gudang Amunisi Ciangsana

Komisi I akan meminta penjelasan terkait relokasi maupun standar operasional prosedur penyimpanan amunisi.


Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

24 hari lalu

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.


Puan akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss

29 hari lalu

Puan akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss

Sidang IPU di Swiss mengusung tema perdamaian karena ada 56 negara yang mengalami konflik bersenjata.


DPR Minta Riset Perilaku Penjualan Minyak Makan Merah

30 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto saat mengikuti Raker dengan Kemenkop UKM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Foto: Oji/nr
DPR Minta Riset Perilaku Penjualan Minyak Makan Merah

riset tersebut penting untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat setelah mencoba produk olahan minyak sawit mentah


Puan dan Peserta KTT di Prancis Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan

41 hari lalu

Puan dan Peserta KTT di Prancis Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan

Sejumlah gagasan yang disampaikan Puan diadopsi pada joint statement di KTT Ketua Parlemen Perempuan.


Puan Bicara di Women Speakers' Summit tentang Perempuan dan Pemilu

42 hari lalu

Puan Bicara di Women Speakers' Summit tentang Perempuan dan Pemilu

Puan mengimbau delegasi parlemen perempuan dari 24 negara memperjuangkan hak-hak perempuan di negara masing-masing.


Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

43 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.


Isi Diskusi Puan dan Ketua Majelis Nasional Prancis Prancis

44 hari lalu

Isi Diskusi Puan dan Ketua Majelis Nasional Prancis Prancis

Puan dan Yal Braun-Pivet banyak membahas tentang persamaan hak perempuan.


Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

45 hari lalu

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk menciptakan pemilu yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat.