Percepatan Program Perhutanan Sosial, KLHK Bentuk Kelompok Kerja

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Hadi Daryanto.

    Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Hadi Daryanto.

    INFO NASIONAL - Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam memastikan program perhutanan sosial berjalan  aman dan tepat sasaran, Pemerintah melalui KLHK membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi dan para pihak yang berkaitan dengan perhutanan sosial.

    Pokja ini bertugas untuk melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada masyarakat sasaran sampai ke tingkat tapak, untuk melakukan kegiatan pengelolaan/pemanfaatan hutan secara lestari dan pengembangan usaha, serta membantu Pemerintah dalam memverifikasi permohonan pemberian akses. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Hadi Daryanto di Jakarta, 20 Oktober 2017.

    Selain itu, Hadi menerangkan bahwa keberadaan Pokja sebagai wadah belajar bersama tentang perhutanan sosial, dengan mengembangkan sekolah lapangan, serta membantu pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial.  

    “Dengan adanya pokja ini realisasi perhutanan social mencapai 645.000 hektare dari target 300.000 hektare. Itu berkat Pokja yang membantu Pemerintah dengan sukarela”, ujarnya. 

    Saat ini telah terbentuk 21 Pokja PPS Provinsi yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) gubernur, 5 Pokja PPS sedang proses pengesahan, dan di 8 provinsi masih dalam proses pembentukan. Dari ke 21 Pokja PPS yang telah terbentuk, sebanyak 8 Pokja PPS telah menyusun rencana kerja. 

    Sementara capaian perhutanan sosial sampai saat ini adalah seluas 1.079.137,07 hektare, yang terdiri dari 268 unit Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) seluas 494.600,83 hektare, 633 unit Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 255.741,67 hektare, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) sebanyak 2.845 unit seluas 236.906,90 hektare, dan Kemitraan Kehutanan sebanyak 168 unit seluas 77.652,43 hektare. Sedangkan untuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) telah terdata sebanyak 8 unit seluas 5.439,9 hektare dan Hutan Adat sebanyak 10 unit seluas 8.795,34 hektare.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mengalokasikan hutan negara seluas 12,7 juta hektare yang dapat dikelola oleh masyarakat sekitar hutan melalui program perhutanan sosial, yang meliputi lima skema, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

    Penyediaan areal kelola masyarakat ini sebagai dukungan nyata KLHK dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan sekitar kawasan hutan, penyelesaian konflik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga dan bertanggung jawab melestarikan kawasan hutan yang dikelolanya.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.